OJK Harus Tolak Calon Direksi PT Bank Maluku

Gedung Bank Maluku Cabang Surabaya. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews - Persoalan yang mendera Bank Maluku bisa berbuntut panjang. Satu sisi masalah hak Idris Rolobessy yang belum dituntaskan, sisi lainnya Bank Maluku sedang mengajukan calon direksi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kasus hak Direktur Nonaktif Rolobessy bisa jadi batu sandungan para calon direksi untuk dipilih kembali.

Mengacu pasal 4 Undang - Undang Nomor 21 tahun 2011 yang menyatakan dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu melindungi kepentingan konsumen ataupun masyarakat. 

"Untuk itu kami meminta OJK untuk melakukan pemeriksaan bahkan penyidikan terkait masalah ini, sebab telah terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang yang bisa saja menjurus pada kejahatan perbankan. Apalagi saat ini OJK tengah melaksanakan proses fit and proper test terhadap para calon direksi dan komisaris pada PT Bank Maluku - Maluku Utara. Ini harus menjadi catatan penting pihak OJK, agar lebih selektif, sehingga jangan sampai figur - figur yang berpotensi melakukan kesalahan - kesalahan yang sama malah diloloskan lagi," pinta Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM) Adhy Fadhly, kepada dekannews.com, akhir pekan kemarin, di Jakarta.

Tidak hanya itu, satu yang perlu diketahui OJK, lanjut Adhy, temuan baru kami yang akan segera kami tindak lanjuti adalah Bank Maluku tetap membayar gaji terpidana korupsi yang status hukumnya telah berkekuatan hukum tetap kendati keduanya telah mengantongi SK pemecatan. 

"Apa yang dilakukan Direksi Bank Maluku dengan masih ada pembayaran hasil jasa produksi, membuktikan adanya kebijakan yang sangat kontradiktif dengan apa yang diberlakukan terhadap Idris Rolobessy, mantan Dirut PT Bank Maluku - Maluku Utara. Untuk masalah kebijakan yang diskriminatif tersebut, kami akan menempuh jalur hukum. Sebab itu merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara," terang Adhy.

Terkait dengan permasalahan di atas, imbuh Adhy, OJK harus selektif atau bahkan menolak melakukan fit and proper test bagi calon Direksi dan Komisaris Bank Maluku. Jangan sampai OJK meloloskan para Direksi maupun Komisaris yang memiliki peluang untuk melakukan kesalahan/pelanggaran yang menjurus pada tindak pidana seperti yang sering terjadi pada Pengurus Bank Maluku. 

"Perlu menjadi catatan, satu masalah yang hingga ini masih berproses dan menjadi rapor merah OJK, yang mana pernah meloloskan Direksi pada Bank Maluku yang terindikasi memikiki identitas ganda," beber Adhy lagi.

Untuk diketahui, perbuatan sewenang - wenang para Direksi dan Komisaris yang memberhentikan seluruh hak mantan dirut tanpa mempertimbangkan ketentuan perundang - undangan dan unsur kemanusiaan serta tidak melalui mekanisme RUPS untuk memberhentikan secara penuh yang bersangkutan sebagaimana amanat UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terkait kebijakan menghentikan gaji mantan dirut di luar ketentuan perundang - undangan dinilai berbahaya bagi kelanjutan perusahaan dalam hal pelayanan jasa dan kepuasaan publik.

"Meminta pihak OJK dan Bank Indonesia, bersikap bijak. Begitu juga para pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas yaitu Gubernur Maluku Murad Ismail, mengingat apa yang dijalankan pengurus Bank Maluku (Direksi dan Komisaris) sangat keliru dan sangat tidak adil atau diskriminatif bagi Idris Rolobessy," tandas Adhy. (kir)