Nusron Diduga Langgar UU Pemilu, Tim Hukum BPN Prabowo Surati Bawaslu

Habiburrohman. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Anggota Tim Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman, mengatakan, timnya akan menyurati Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  terkait dugaan keterlibatan Nusron Wahid dalam money politic yang kasusnya terungkap melalui kasus dugaan suap distribusi pupuk dengan terangka politisi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso.

"Pasal 126 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jelas mengatakan bahwa jika tim sukses terbukti melakukan kecurangan secara terstruktur dan masif, antara lain dengan melakukan politik uang, maka pasangan calon yang diusungnya dapat didiskualifikasi," katanya dalam diskusi bertajuk "Kampanye 02 Kerap Diganggu, Tegakkan Fairplay" di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Ia pun mengingatkan Bawaslu agar jangan lamban, karena dalam kasus dugaan suap distribusi pupuk dengan tersangka Bowo Sidik Pangarso ada bukti awal yang kuat tentang palanggaran terhadap UU Pemilu, dan ia heran Bawaslu tidak berbuat apa-apa.

"Bawaslu seharusnya sudah bertindak tanpa harus menunggu laporan, karena apa yang terungkap di KPK itu merupakan temuan yang signifikan. Jadi, seharuanya jangan menunggu ada yang melapor," katanya.

Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ini pun menyebut bukti dimaksud, yakni adanya uang Rp8 miliar yang telah dimasukkan dalam 400.000 amplop yang akan digunakan untuk melakukan serangan fajar pada 17 April 2019.

"Amplop sebanyak itu tentunya bukan hanya untuk kepentingan Bowo Sidik sendiri sebagai Caleg, karena untuk lolos ke DPR, suara yang dibutuhkan tidak sebanyak itu. Ini pasti untuk kepentingan nasional," katanya.

Bukti lain adalah bahwa pada amplop-amplop tersebut terdapat stempel cap jempol yang dicurigai merupakan simbol Paslon 01 Jokowi-Ma-ruf, dan pengakuan Bowo bahwa ia memasukkan uang itu ke amplop atas perintah Nusron Wahid.

"Silakan cek Nusron itu suapa. Dia anggota TKN Jokowi-Ma'ruf untuk wilayah Jawa Tengah," katanya.

Habib pun dengan tegas mengatakan bahwa Tim Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi akan mengirim surat kr Bawaslu agar lembaga pengawas Pemilu itu segera bertindak.

Seperti diketahui, KPK menangkap anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso, dan menetapkannya sebagai tersangka karena diduga menerima suap distribusi pupuk. Selain Bowo, KPK juga menjerat dua orang lainnya yakni Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (PT. HTK) Asty Winasti, dan pegawai PT Inersia bernama Indung.

KPK menduga ada pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait kerja sama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk dengan menggunakan kapal PT HTK.

Dalam perkara ini, Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT Humpuss Transportasi Kimia atas biaya angkut yang diterima sejumlah USD 2 per metric ton. Diduga, Bowo Sidik telah menerima suap sebanyak tujuh kali dari PT Humpuss.

Total uang suap dan gratifikasi yang diterima Bowo Sidik dari PT Humpuss maupun pihak lainnya yakni sekira Rp 8 miliar dan uang itu akan digunakan untuk melakukan serangan fajar di Pemilu 2019.

Menurut pengacara Bowo. Saut Edward, saat diperiksa penyidik KPK, kliennya menyebut uang dalam amplop untuk serangan fajar yang disita KPK salah satunya berasal dari menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Uang itu rencananya akan dibagikan di Jawa Tengah untuk meloloskan Bowo sebagai Caleg.

Tak hanya itu, secara lisan, kliennya kepada penyidik KPK juga mengungkap adanya keterlibatan Nusron Wahid.

"Dia mengakui secara terus terang bahwa 'saya diperintah (Nusron)'," ucapnya.

Menurut Saut, pertemuan Bowo Sidik dan Nusron Wahid dilakukan dalam ruangan yang berada di lingkungan Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Nusron Wahid sendiri merupakan Ketua Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan untuk Partai Golkar.

Saat dikonfirnasi media, Nusron membantah yang juga merupakan kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), membantahnya.

"Tidak Benar," tegas politisi Partai Golkar itu. (man)