Natalius Pigai Sebut Hak Asasi Rakyat Untuk Menolak Vaksin

Natalius Pigai. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews - Tokoh Papua yang juga mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan, tindakan masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech Ltd. merupakan hak asasi rakyat karena diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pernyataan itu disampaikan untuk merespon masih banyaknya masyarakat yang menolak vaksin itu, meski MUI telah menyatakan vaksin itu halal dan suci, dan BPOM menyatakan tingkat efikasi vaksin itu 65,3%, sehingga izin penggunaan darurat-nya  atau  emergency use authorization (EUA) pun telah diterbitkan, Senin (11/1/2021).

"UU KESEHATAN RI NOMOR 36 TAHUN 2009 BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 5 (3) Setiap orang behak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya," kata Pigai melalui akun Twitter-nya, @NataliusPigai2, Selasa (12/1/2020).

Berdasarkan hal tersebut, Pigai mengatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.

"JADI, HAK ASASI RAKYAT TOLAK VAKSIN (NP. Aktivis Kemanusiaan)," tegasnya. 

Seperti diketahui, mulai Rabu (13/1/2021) besok pemerintah memulai program vaksinasi tahap pertama dengan menggunakan vaksin Sinovac. Vaksinasi ini, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) , dilakukan dalam empat tahap, yakni tahap I dan II pada 13 Januari hingga April 2021, serta tahap III dan IV pada April hingga Maret 2022.

Pada tahap I dan II, jumlah penduduk yang akan disuntik ditargetkan mencapai 40,2 juta orang yang nama-namanya telah didaftar dan telah pula diberitahukan melalui SMS.

Pada tahap I, vaksin buatan China itu akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang dan mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sementara pada tahap II, vaksin Sinovac akan disuntikkan kepada petugas pelayanan publik yang terdiri dari anggota TNI, Polri, aparat hukum dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, para pekerja di bidang perbankan, PLN, perusahaan daerah air minum, petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan para Lansia dengan usia 60 tahun atau lebih.

Konon, nama Presiden Jokowi masuk daftar penerima vaksin tahap I. Begitupula dengan sejumlah artis dan influencer, di antaranya artis Raffi Ahmad.

Untuk vaksinasi Covid-19 tahap I dan II ini, pemerintah telah menyediakan 3 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac yang didatangkan dari China pada 6 dan 31 Desember 2020.

Namun hingga kini penolakan terhadap vaksin itu masih tinggi, antara lain tercermin dari artikel Tifauzia Tyassuma,  seorang dokter hewan, yang artikelnya viral di media sosial setelah dilansir helmiadamchanel.com.

Dalam artikel berjudul: "dr. Tifauzia : Biar Ditodong Pistol Saya tidak Mau Divaksin Gunakan Sinovac, Saya Mau Vaksin Merah Putih?" tersebut, Tifauzia mengatakan bahwa dia menerima banyak sekali pertanyaan melalui WhatsApp, telepon dan inbox dari para orangtua yang anaknya bekerja sebagai tenaga kesehatan (Nakes), dan telah mendapat "undangan" untuk divaksinasi dengan vaksin Sinovac.

Pertanyaan yang disampaikan rata-rata seragam, mengerucut kepada tiga pertanyaan yang jika dIsimpulkan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana cara menolak undangan itu karena tak mau disuntik dengan vaksin Sinovac yang menurut mereka berkualitas rendah?;
2. Meminta saran karena Para orangtua lebih iklhas jika anak-anaknya divaksin dengan vaksin buatan Pfizer meski harus membayar mahal; dan
3. Bagaimana caranya menghindari undangan untuk divaksin?

Tifauzia sendiri mengaku bahwa dirinya pun tak mau divaksin dengan vaksin Sinovac.

"Saya tidak mengizinkan siapapun juga, walau dengan todongan pistol sekalipun, walau dengan ancaman saya dipecat sekalipun,  walau dengan ancaman denda sekalipun, walau dengan ancaman pidana sekalipun, untuk menyuntikkan Vaksin Corona, selain Vaksin Merah Putih. Kalau seandainya saya mengalami efek samping ringan, sedang, atau berat, atau sampai mati sekalipun, saya lebih baik mengalaminya karena Vaksin Merah Putih, bukan karena Vaksin yang lain. Seandainya saya mati karena Vaksin Merah Putih, setidaknya kematian saya berjasa, untuk membuat Peneliti Vaksin Merah Putih, memperbaiki kualitas Vaksin tersebut,  agar tidak terjadi lagi pada diri orang lain”.

Pemerintah mengancam akan mempidanakan siapapun yang menolak divaksin.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, ada sanksi pidana bagi masyarakat yang tak mau divaksin, karena bersifat wajib.

Sanksi pidana tersebut bisa berupa denda hingga penjara, atau bahkan keduanya sekaligus, sesuai UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU itu menyebutkan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta. (rhm)