Nasib Beras Indonesia di Ujung Tanduk, Lalu Kita Makan Apa?

Ilustrasi. (Foto: Int)

PERSOALAN TERBESARNYA adalah petani di Indonesia dimiskinkan secara sistematis, sehingga mereka memilih menjual lahannya.

Oleh: Zaky Yamani
Jurnalis dan novelis

Apakah kita pernah bertanya, bagaimana dan dari mana nasi yang tersaji di meja makan kita setiap hari?  Apakah dalam tahun-tahun mendatang kita masih bisa menikmati nasi yang dihasilkan tanah kita sendiri? Apakah nasi itu berasal dari beras yang dibeli secara adil dari para petani?

Indonesia punya persoalan besar dalam hal ketahanan pangan, setidaknya dalam produksi beras. Laporan Kementerian Pertanian menyebutkan, setiap tahun kita kehilangan antara 150 ribu dan 200 ribu hektare sawah, dan masih terus berlangsung sampai sekarang. Sawah-sawah itu beralih fungsi jadi berbagai fasilitas, mulai dari perumahan sampai jadi waduk dan bandara.

Dengan alih fungsi lahan sebesar itu, berapa banyak potensi gabah yang hilang dalam setahun? Perhitungan sederhananya seperti ini: satu hektare sawah rata-rata menghasilkan 7 ton gabah kering pungut (GKP). Dalam setahun, rata-rata panen tiga kali. Jadi perhitungan kehilangan potensi gabah adalah 200 ribu hektare x 7 ton x 3, maka hasilnya adalah 4,2 juta ton GKP. Jika diproduksi menjadi beras, 4,2 juta ton GKP itu kurang-lebih akan jadi 2,6 juta ton beras.

Jika rata-rata konsumsi beras per orang adalah 0,54 kilogram per hari atau 194,9 kilogram per tahun, maka beras sebanyak itu bisa dimakan oleh sekitar 13,5 juta orang. Itulah ilustrasi sederhana dari persoalan pangan kita, dan kenapa saya mengajukan pertanyaan di awal, masihkah kita bisa makan nasi yang dihasilkan tanah kita sendiri dalam tahun-tahun mendatang. Jika alih fungsi lahan tidak dihentikan, di tahun-tahun mendatang perut kita akan sepenuhnya bergantung pada beras impor.

Lalu kenapa alih fungsi lahan terjadi?

Banyak faktor yang berkelindan, sehingga membuat persoalan semakin rumit.

Persoalan terbesarnya adalah petani di Indonesia dimiskinkan secara sistematis, sehingga mereka memilih menjual lahannya.

Gambaran pemiskinan itu seperti ini: sawah akan menghasilkan pendapatan yang rasional jika luasnya paling tidak 1 hektare (10.000 meter persegi). Sedangkan rata-rata petani di Indonesia hanya memiliki lahan 700 meter persegi. Jika rata-rata hasil panen per hektare adalah 7 ton GKP, maka rata-rata petani yang memiliki sawah 700 meter persegi hanya mendapat panen 500 kilogram GKP.

Dengan harga jual GKP Rp4.000 per kilogram, maka petani hanya akan mendapatkan Rp2 juta per empat bulan (dengan asumsi tiga kali panen setahun), atau rata-rata Rp500 ribu per bulan. Angka itu masih sangat optimis, karena petani masih harus mengganti modalnya—yang biasanya mereka pinjam dari para pengijon—dan menyisihkan beras hasil panennya untuk konsumsi sendiri. Jadi nyatanya, pernghasilan rata-rata petani tidak akan sampai Rp500 ribu per bulan.

Penghasilan kotor sekecil itu masih juga harus dikurangi pembayaran utang untuk biaya hidup sehari-hari selama petani mengerjakan sawahnya. Akibatnya, petani terus-terusan terlilit utang, dan sawahnya, alih-alih jadi sumber nafkah, malah akan jadi sumber bencana. Akibatnya, ketika ada yang mau membeli sawahnya, petani akan segera menjualnya dan memilih pekerjaan lain untuk bertahan hidup,yang pada ujungnya bisa mengakibatkan urbanisasi yang tak terkendali.

Dengan gambaran itu kita tentu bertanya, mengapa harga GKP tidak dinaikkan saja agar petani sejahtera?

Pertanyaan itu seharusnya diajukan ke diri kita sendiri, apakah kita mau membeli beras yang lebih mahal dari biasanya? Karena harga GKP akan menentukan harga jual beras kepada konsumen.

Dalam percakapan-percakapan di level rumah tangga di wilayah perkotaan, saya biasa mendengar para konsumen beras sebenarnya tidak terlalu peduli bagaimana dan dari mana beras diproduksi, karena bagi mereka yang penting harga beras tetap murah. Bahkan banyak pula yang tak peduli jika nasi yang mereka makan berasal dari beras impor.

Di sinilah kita harus memilih buah simalakama: ingin beras tetap murah tapi artinya petani tetap miskin, alih fungsi lahan akan terus terjadi, dan suatu hari akan bergantung sepenuhnya pada beras impor, atau demi ketahanan pangan kita mau membeli beras lebih mahal dari biasanya, tapi ada persoalan daya beli masyarakat yang akan muncul. Ini dua pilihan yang sama sekali tidak menyenangkan.

Persoalan-persoalan yang dihadapi petani dan lahannya masih ditambah lagi dengan masalah perubahan iklim yang membuat musim tanam berubah, yang juga menjadi penyebab gagal panen. Belum lagi masalah pertumbuhan populasi manusia yang tidak terkontrol, yang menciptakan kebutuhan pangan yang lebih besar sekaligus juga meningkatkan kebutuhan lahan permukiman yang akan menggerus lebih banyak lagi kawasan persawahan. Hal itu seiring juga dengan semakin asingnya kita dengan bahan-bahan pangan lokal, karena ketergantungan kita pada beras.

Jadi, masih nyamankah menikmati nasi di meja makan kita?
(sumber: amp.dw.com)