Nama Anies Baswedan Diduga Dicatut untuk Pembuatan Omnibus Law

Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diduga dicatut pemerintah untuk kepentingan pembuatan Omnibus Law. 

Dugaan ini muncul dari cuitan aktivis yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan di akun Twitter-nya, @syahganda, Rabu (7/10/2020) malam.

"Anies Baswedan barusan memberitahu saya bahwa namanya tercantum dalam daftar pembuat UU Omnibus Law, sebagai APPSI, no 71, tapi tak pernah diundang dan tak pernah datang. Bravo Anies Baswedan," kata Syahganda seperti dikutip dekannews.com, Kamis (8/10/2020).

Untuk diketahui, untuk membuat Omnibus Law yang terdiri dari Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dan Omnibus RUU Perpajakan, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang anggotanya terdiri dari perwakilan kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, kepala daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Pembentukan Satgas beranggota 127 orang itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin Untuk Konsultasi Publik Omnibus Law. Satgas tersebut diketuai ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pengarah.

Tugas Satgas antara lain melakukan konsultasi publik Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja dan Perpajakan, serta melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan regulasi hasil konsultasi publik.

Dalam menjalankan tugasnya, Satgas dapat melibatkan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi serta pihak lain yang dipandang perlu serta melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dari 127 anggota Satgas tersebut terdapat nama James Riady, Jhonny Dharmawan, Erwin Aksa, Anton Supit, Haryadi Sukamdani, Indroyono Soesilo, Suryadi Sasmita, Carmelita Hartoto, Anies Baswedan, Abdullah Azwar Anas, Suryo Pratomo, Wahyu Muryadi, Tito Sulistio, John Prasetyo dan Umar Juoro.

Seperti dilansir tirto.id pada 16 Desember 2019, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, untuk membuat UU Omnibus Law pemerintah merevisi 82 undang-undang (UU) dan 1.194 pasal.

RUU Omnibus Law Ciptaker diajukan ke DPR pada Januari 2020. RUU ini mencakup 11 klaster, yakni, Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah dan Kawasan Ekonomi.

“Kami telah membahas substansi 11 klaster tersebut secara intensif dengan 31 Kementerian/Lembaga terkait,” kata Airlangga.

RUU Omnibus Law Perpajakan yang mencakup enam pilar diajukan ke DPR pada Desember 2019.

Jika mengacu pada cuitan Syahganda, dalam daftar anggota Satgas Omnibus Law nama Anies dimasukkan sebagai amggota dari unsur Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan namanya berada di urutan 71 dari 127 anggota Satgas.

Hingga berita ditulis, Anies Baswedan belum dapat dikonfirmasi. (rhm)