Moeldoko Sebut UU Ciptaker Ditolak Karena Menutup Peluang Korupsi

Moeldoko. (Foto: Kabar24)

Jakarta, Dekannews-  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut banyak pihak yang 'kepanasan' lantaran DPR bersama pemerintah menggolkan UU Cipta Kerja (Ciptaker). 

Sebab, kata dia melalui jawaban tertulis, UU ini memotong jalur perizinan yang panjang, sehingga menutup celah korupsi, dan membuat banyak orang yang "kursinya panas".

"Efisiensi dalam regulasi ini memangkas ekonomi biaya tinggi. Maka itulah banyak perizinan panjang yang dipotong sehingga menutup peluang korupsi. Akibatnya, UU Cipta Kerja ini membuat banyak yang 'kursinya panas' karena kehilangan kesempatan," ujar Moeldoko seperti dilansir Republika.co.id, Minggu (18/10/2020).

Moeldoko menambahkan, kompetisi antarnegara dalam mengambil peluang investasi memang semakin ketat. Indonesia pun sedang berbenah menjadi bangsa yang bisa mengantisipasi perkembangan lingkungan yang sangat dinamis. 

Dari sisi logistik, katanya, Indonesia masih menjadi negara Asia dengan biaya logistik paling mahal. Angkanya mencapai 24% dari produk domestik bruto (PDB). Ini membuat Indonesia kalah bersaing dibandingkan negara Asia lainnya.

"Sebut saja Vietnam dengan biaya logistik 20%, Thailand 15%, Malaysia 13%, Jepang dan Singapura biaya logistiknya hanya 8%," katanya. 

Seperti diketahui, Omnibus Law ditolak berbagai kalangan, tak hanya oleh para akademisi,  tokoh nasional dan aktivis, tapi juga oleh buruh, mahasiswa dan pelajar. Bahkan tiga kelompok yang disebut terakhir ini yang rajin turun ke jalan untuk menolak UU itu, karena dinilai akan memangkas hak pekerja, dapat merusak lingkungan, dan Amnesty Internasional bahkan menyebut UU ini juga berpotensi melanggar HAM.

Di sisi lain, UU ini justru diterima, didukung, bahkan dibela mati-matian oleh pengusaha sebagaimana tercermin dalam dialog yang diselenggarakan sejumlah stasiun televisi, termasuk TVOne. (rhm)