Mobilitas Warga Dipastikan Tak Terganggu Sidang MK

Sigit Wijatmiko. (Foto: TagarNews)

Jakarta, Dekannews- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan mobilitas warga tetap terlayani saat sidang perdana sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019).

"Memastikan mobilitas masyarakat tetap terlayani dengan baik. Artinya sedemikian rupa operasional angkutan umum, utamanya temen-temen Transjakarta bisa tetap beroperasi dengan layanan yang sama. Artinya, jam layanan meskipun mungkin terjadi pengalihan rute dan sebagainya, itu kita sinergiskan," ujar Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko, di kawasan Monas, Kamis (13/6/2019).

Pihaknya mengaku akan mendukung tugas kepolisian dalam mengawal sidang tersebut, terutama dalam hal manajemen dan rekayasa lalu lintas. Saat ini kemungkinan penutupan jalan di depan MK masih difinalkan bersama jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya.

"Kita konsen ke dukungan kepada kepolisian, khususnya jajaran Dirlantas Polda untuk melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas," ucapnya. 

Diakui, petugas Dinas Perhubungan telah disiagakan untuk mendukung manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar MK. Bahkan, pihaknya akan mengaplikasikan rekayasa lalu lintas itu mulai sore ini.

"Mungkin mulai sore sudah diaplikasikan, tapi yang pasti semua rencana kita persiapkan, semua skenario kita kerjakan dan memastikan bahwa mobilitas masyarakat juga tetap disupport," imbuhnya.

Hari ini Kepolisian menggelar apel pengamanan dalam rangka konsolidasi Operasi Ketupat 2019 dan pengamanan sidang PHPU di MK. Sedikitnya 17 ribu personel disiapkan untuk mengamankan sidang MK. (dju)