Minta Persetujuan DPRD, Anies Akan Hapus Unit Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta

Islamic Center. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Gubernur Anies Baswedan berniat membubarkan Unit Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta di Masjid Raya Islamic Center, Jalan Kramat Raya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. 

Pasalnya, Anies telah meminta DPRD agar mencabut Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. 

Permintaan yang disampaikan melalui surat bernomor 687/-1.856.14 tanggal 6 Agustus 2019 tersebut, hari ini, Rabu (21/8/2019), dibahas di Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta. 

"Bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta," kata Anies dalam surat itu. 

Mantan Mendikbud ini menyebut, pencabutan itu dilakukan karena telah berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan, yakni:
1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang telah diubah berkali-kali dan terakhir menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015
2. Permendagri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pebinaan Manajemen Masjid

Anies menjelaskan, dengan berlakunya keempat peraturan perundang-undangan tersebut,  maka keberadaan Masjid Raya Islamic Center perlu disesuaikan dengan standar pembinaan masjid sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014. Begitupula dengan kepengurusan Badan Pembina dan Badan Manajemen di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang termasuk bagian dari pengelolaan Masjid Raya Islamic Center. 

Anies menyebut, pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 juga dilakukan karena Unit Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagai sekretariat yang bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Badan Manajemen, secara administrasi kepada Gubernur melalui Sekda, bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (2) dan pasal 28 ayat (2) Permendagri Nomor 97 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan atau kepala Dinas sesuai pasal 18 ayat (3) dan pasal 28 ayat (3) Permendagri Nomor 97 Tahun 2016.

"Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014, kepengurusan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Jakarta ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan usul kepala Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat. 

Jika pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta disetujui DPRD, maka Masjid Raya Islamic Center praktis hanya akan berfungsi sebagai tempat ibadah seperti masjid pada umumnya. (rhm)