Mengenal Pam Swakarsa Bernilai Rp 8 Miliar yang Dibentuk Wiranto

Suasana mencekam di Jakarta menjelang SI MPR 1998. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen, menggugat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto ke Pengadilan Negeri (PN)  Jakarta Timur karena memerintahkan pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) pada 1998.

Saat hal ini terjadi, Wiranto menjabat sebagai menteri pertahanan dan keamanan/panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Menhankam/Pangab) era Presiden Bacharudin Jusuf Habibie.

Pembentukan Pam Swakarsa membutuhkan biaya sekitar Rp8 miliar untuk biaya operasional 30 ribu anggota,  sementara dana yang tersedia hanya Rp400 juta.

Kivlan, yang berperan sebagai penanggung jawab, mengaku harus menutupi kekurangan lewat kantong pribadi, di mana salah satunya menjual rumah pribadi dan berutang.

Menurut sebuah artikel di Kaskus, Pam Swakarsa dibentuk untuk membendung aksi mahasiswa,  sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) pada 1998, yang berakhir dengan Tragedi Semanggi.

Selama SI MPR, Pam Swakarsa berkali-kali terlibat bentrokan dengan para pengunjuk rasa yang menentang SI. Juga terlibat bentrokan dengan masyarakat yang merasa resah dengan kehadirannya. 

Sikap Pam Swakarsa ditambah dengan perlakuan diskriminatif aparat terhadap massa mahasiwa dibanding terhadap pasukan swasta ini, membuat masyarakat antipati. Sejak sebelum dimulai SI MPR saja sudah menimbulkan bentrokan fisik antara masyarakat dengan Pam Swakarsa yang dilindungi aparat. 

Namun demikian,  meski diprotes berbagai kalangan, termasuk oleh Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Amien Rais yang melahirkan Deklarasi Ciganjur,  Wiranto bersikeras mempertahankan eksistensi pasukan swasta itu yang tak hanya ditugasi mengamankan Gedung DPR/MPR, tapi juga dikirimkan dengan truk-truk ke lokasi yang potensial menjadi daerah demonstrasi dan orasi mahasiswa, seperti Tugu Proklamasi atau Taman Ismail Marzuki. 

Mereka juga melakukan aksi unjuk kekuatan dengan berpawai melintasi kampus-kampus dan melakukan patroli malam dengan dikawal mobil polisi. 

Di lingkungan Senayan, mereka beraksi menghalau para pejalan kaki dan pengendara sepeda motor yang lewat.

Tonin Tachta, kuasa hukum Kivlan Zen, mengatakan,  sidang perdana gugatan kliennya terhadap Wiranto akan digelar di PN Jakarta Timur, Kamis (15/8/2019).

“Pasukan, kan, perlu dikasih makan, dikasih rokok, dikasih transportasi. Waktu itu hampir Rp8 miliar, dan Rp400 juta yang dikasih. Komandan yang tanggung jawab Pak Kivlan. Sampai jual rumah dan mobil, utang sana sini. Enggak dibayar. Ini yang ditagih terus sama beliau dari tahun 1999 sampai April 2019 kemarin,” kata Tonin.

Dalam materi gugatannya, Kivlan menuntut ganti rugi material dan immaterial senilai Rp1 triliun. 

Gugatan ini ditanggapi Wiranto dengan woles. Ia mempersilakan siapa saja pihak yang merasa dirugikan, untuk menggugatnya. 

"Saya digugat dari banyak orang, silakan saja. Yang penting, kan, kita profesional, kerja benar, kerja untuk negara, untuk kebaikan, untuk keamanan," katanya.  
(diolah dari berbagai sumber