Mendikbud Cegah Pelajar Ikut Demo Mahasiswa

Aksi pelajar saat ikut demo di DPR. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik dalam Aksi Unjuk Rasa Berpotensi Kekerasan.

Surat yang diterbitkan pada 27 September 2019 itu bertujuan untuk mencegah pelajar mengikuti aksi unjuk rasa oleh mahasiswa dan masyarakat dengan agenda menolak pengesesahan UU KPK dan pembahasan RUU lain yang dinilai bermasalah, seperti RUU KUHP. Agenda aksi ini bahkan telah melebar menjadi aksi 'Turunkan Presiden Jokowi'.

Bahkan di media sosial telah tersebar ajakan kepada mahasiswa dan pelajar untuk kembali berdemo Senin (30/9/2010) ini.

Surat itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)  dikirimkan ke sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan di seluruh Tanah Air.

"Saya ingin mengingatkan peserta didik kita, siswa kita harus kita lindungi dari berbagai macam tindak kekerasan atau berada di dalam lingkungan di mana ada kemungkinan mengancam jiwa yang bersangkutan," kata Muhadjir, Sabtu (28/9/2019).

Muhadjir meminta kepada para kepala daerah beserta segenap jajarannya, khususnya kepala Dinas Pendidikan, melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan agar tak ada lagi siswa yang ikut berdemonstrasi.

Langkah pertama adalah memastikan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk memantau, mengawasi, serta menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik di dalam dan di luar lingkungan sekolah.

Selain itu, pihak-pihak terkait perlu menjalin kerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memastikan putra dan putrinya mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan.

"Siswa masih menjadi tanggung jawab guru dan orang tua, karena menurut undang-undang, statusnya masih sebagai warga negara yang dilindungi, belum dewasa, belum bisa mengambil keputusannya sendiri," jelas Muhadjir.

Ia juga meminta kepada para kepala sekolah dan guru membangun komunikasi yang harmonis dengan peserta didik, serta mendorong pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dapat menyalurkan pemikiran kritis, bakat, dan kreativitas peserta didik masing-masing.

"Apabila ada peserta didik yang terlibat, pemerintah daerah memberikan pendampingan dan pembinaan, karena pendidikan tidak main sanksi. Kalau pemberian sanksi, namanya bukan pendidikan," tegas Muhadjir.

Seperti diketahui, para pelajar mulai turun ke lapangan untuk mendukung para mahasiswa berdemo, dimulai pada 24 September lalu saat mahasiswa berdemo di DPR, Jakarta Pusat. Setelah itu pelajar di daerah lain, antara lain Sumatera Utara, juga turun membantu mahasiswa berdemo.

Awalnya pun hanya siswa STM yang turun, setelah itu siswa SMA dan SMK.

Turunnya para pelajar STM yang memang dikenal senang tawuran, mendapat pujian masyarakat karena sangat berani menghadapi aparat kepolisian. Bahkan dari tayangan beberapa video yang diunggah warganet, terlihat kalau para pelajar STM itu mampu memukul balik aparat kepolisian, sehingga korps baju coklat itu lari tunggang langgang.

Keberanian para pelajar itu membuat tagar #STM sempat menduduki puncak trending topic Twitter Indonesia.

Meski demikian keberanian pelajar STM, SMA dan SMK itu bukan tanpa risiko. Puluhan dari mereka ditangkap dan kemudian diserahkan kepada orangtuanya setelah diberi pengarahan, dan tak sedikit pula yang dilarikan ke rumah sakit akibat terkena pukulan aparat atau karena menghirup asap gas air mata yang ditembakkan polisi.

Surat edaran yang diterbitkan Mendikbud, menurut sang Menteri, dibuat dengan mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 15 ayat (4) UU tersebut menyatakan, setiap anak didukung untuk mendapatkan perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

Selain beleid tersebut, Pak Menteri juga mengacu pada Peraturan Mendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pasal 8 ayat (1) huruf c Permendikbud itu menyatakan; satuan pendidikan wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan atau pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan.

Peraturan lainnya yang digunakan untuk untuk menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 adalah Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b peraturan itu menyatakan; pihak keluarga berperan mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum dan mencegah terjadinya tindak anarkistis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar.

Republika.co.id melansir,  sejumlah kepala daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)-nya telah menindaklanjuti surat edaran itu
Contohnya Pemprov Lampung, karena Disparbud-nya telah menerbitkan surat instruksi kepada seluruh sekolah untuk mencegah peserta didik mengikuti aksi unjuk rasa.

"Kita sudah minta sekolah untuk mencegah,” kata Kepala Disdikbud Lampung Sulpakar.

Surat instruksi dari Disdikbud Lampung tersebut ditujukan kepada kepala cabang dinas, pengawas sekolah, kepala sekolah SMA/SMK se-Provinsi Lampung, termasuk ketua MKKS SMA/SMK.

Hal yang sama dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel).

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah bahkan mengaku menyiapkan sanksi bagi kepala sekolah yang mengizinkan siswa ikut melakukan demonstrasi menolak sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menurutnya menjadi perdebatan belakangan ini.

"Kita sudah sampaikan kepada kepala sekolah, pasti kita akan berikan sanksi. Untuk sanksi, tentunya kita berikan kepada kepala sekolahnya," ujar dia, Minggu (29/9/2019). (rhm)