Menang Pilpres, Prabowo Akan Tindak Koruptor Penggerogot BUMN

Prabowo Subianto. (Foto: Twitter)

Jakarta, Dekannews- Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan memburu para koruptor yang telah menggasak uang negara melalui BUMN-BUMN, sehingga tak sedikit dari perusahaan plat merah itu yang merugi, bahkan kolaps.

"Perusahaan negara kita .... Misalnya Garuda ... Minta ampun. BUMN-BUMN itu mau dijadikan apa?" katanya dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Munggu (7/4/2019).

Ketua umum Partai Gerindra ini mengakui kalau ia sebenarnya ingin membongkar masalah BUMN ini, namun ia khawatir kalau nanti ada yang bilang; mana buktinya?

"Nanti kalau saya terpilih, kita akan tunjukkan bukti-bukti itu!" tegasnya.

Prabowo menegaskan, setelah ia dilantik menjadi presiden RI ke-8 untuk periode 2019-2024, dia akan memanggil para koruptor itu dan memintanya bertobat serta sadar.

Tak hanya itu, dia juga akan meminta agar para koruptor itu mengembalikan uang yang telah mereka curi.

"Kita minta kembalikan semua atau disisakan 5%?" tanyanya kepada massa pendukung yang memadati GBK.

"Kembalikan semua ....!!!" jawab sebagian massa.

"Sisakan 2%?" tanya Prabowo lagi.

"Jangan .... Kembalikan semua ...!!" jawab massa lagi.

Prabowo menegaskan, jika para koruptor itu bertobat, maka rakyat dapat menerimanya kembali sebagai saudara.

"Tapi kalau tak mau, kita serahkan kepada yang berwajib!" tegasnya.

Seperti diketahui, saat ini kondisi BUMN cukup memprihatinkan.

Data per Juli 2018 menyebutkan ada empat BUMN yang secara teknis telah bangkrut, yakni PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (KKA), PT Industri Gelas (Iglas), dan PT Kertas Leces. Sementara menurut data per Januari 2019, dari 118 BUMN, 24 di antaranya merugi.

Dari ke-24 BUMN yang merugi tersebut, satu di antaranya adalah PT Garuda Indonesia Tbk.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, saat ini pun Garuda berpeluang mengalami kebangkrutan karena utangnya sangat banyak.

Di sisi lain, BUMN ini juga punya kewajiban pembayaran atas pembelian 30 pesawat Airbus dan 60 pesawat Boeing senilai USD 20 miliar atau lebih dari Rp 300 triliun.

"Dengan jumlah kewajiban sebanyak itu, level debt to equity Garuda sampai akhir Juni 2018 mencapai 2.35%," katanya seperti dilansir inikata.com pada 25 Januari 2019.

Ia juga melihat, usaha Garuda mengincar global bond senilai USD 500 miliar pada 2019, ikut memperparah kondisi perseroan.

“Lubang ditutup dengan menggali jurang,” kata Salamuddin.

Dia mengakui pendapatan Garuda tidak menurun, akan tetapi seluruh pendapatan tidak cukup untuk menutup kewajiban membayar pembelian pesawat, sehingga Garuda pun terus merugi.

Terkait masalah di PT Garuda Indonesia Tbk ini, pada 2018 silam KPK RI telah menetapkan mantan Dirut perusahaan Itu, Emirsyah Satar, sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari mantan Dirut PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo untuk pengadaan pesawat Airbus SAS dan mesin pesawat Rolls-Royce. Suap diberikan Soetikno dalam kapasitas sebagai beneficial owner Connaught International Pte Ltd.

Jumlah duit suap yang diduga diberikan kepada Emirsyah sebesar 1,2 juta euro dan USD 180 ribu atau setara Rp 20 miliar. Emirsyah juga diduga menerima suap dalam bentuk barang senilai USD 2 juta yang tersebar di Indonesia dan Singapura. (Man)