Memanas, Hubungan Gubernur Anies Dengan Gerindra

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wagub Ahmad Riza Patria dalam suatu kesempatan. [Ist]

Jakarta, Dekannews - Kekisruhan dalam tata kelola pemerintahan dan hubungan antar pejabat dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lepas dari 'sumbangsih' Tim Percepatan Pembangunan (TGUPP). Tidak sedikit masalah yang mencuat akhir-akhir ini akibat sepak terjang oknum-oknum yang ada dalam wadah yang diberi kewenangan dalam Pergub yang ditandatangani Gubernur Anies Baswedan. 

Kini, hubungan Gubernur Anies Baswedan dengan anggota Gerindra di DPRD DKI memanas justru menjelang masa jabatannya berakhir. “Jabatan Anies paling tidak tinggal 19 bulan lagi, tapi hubungan dengan Gerindra di DPRD DKI memanas. Partai yang dibentuk Prabowo itu melihat Gubernur DKI lebih memberikan kewenangan ke TGUPP ketimbang memberikan kewenangan ke Wakil Gubernur DKI,” buka Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada wartawan, Senin (15/3/2021), di Jakarta.

Menurut Amir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak mendapat kewenangan sesuai konstitusi sehingga memunculkan kecemburuan dari Gerindra di DPRD DKI. "Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria yang juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra DKI dengan diberi kewenangan bisa membantu Anies dalam urusan pemerintahan tertentu atau melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan komunikasi dengan DPRD," terang Amir.

Wakil Gubernur yang tidak mendapat pelimpahan kewenangan, lanjut Amir membuat Partai Gerindra tidak kooperatif terhadap Gubernur Anies. “Solusinya, Gubernur Anies memperhatikan aspirasi dari partai pendukung khusunya Gerindra untuk memberikan pelimpahan kewenangan Wakil Gubernur DKI ke SKPD. Di sisi lain SKPD tidak canggung untuk datang ke Wakil Gubernur DKI,” jelasnya.

Akibat Gubernur Anies 'pelit' melimpahkan kewenangan ke Wagub Ariza, banyak program yang harus dikomunikasikan untuk mendapat rekomendasi DPRD gagal. "Semisal rencana penjualan saham bir milik Pemprov DKI yang harus mendapat persetujuan dari DPRD DKI. Gubernur Anies sudah mengirim surat ke DPRD DKI tapi tidak dilengkapi kajian sehingga lembaga wakil rakyat itu tidak tahu alasannya melepas saham bir milik Pemprov DKI, padahal dibutuhkan argumentasi. Untuk itu Gubernur Anies butuh tim yang melakukan atau menjelaskan ke DPRD," ujar Amir.

Tak hanya soal rencana penjualan saham bir, Amir juga menyoroti Program Rumah DP Nol Rupiah yang bermasalah baik tingkat ketersediaan, keterhunian dan pengadaan lahan yang berujung dugaan korupsi. Dalam RPJMD 2017 - 2022 yang rencananya akan diubah, dinyatakan target untuk membangun rumah DP Nol Rupiah sebanyak 230 ribu unit selama 5 tahun. “Hampir selesai jabatan Anies tidak sampai 2.000 unit. Masalah lain lagi yaitu masalah naturalisasi dan normalisasi yang harus segera diselesaikan. Gubernur Anies tetap membutuhkan tim dibawah koordinasi Wagub untuk menyelesaikan masalah - masalah tersebut bukan TGUPP yang di luar jalur konstitusi,"  pungkas Amir. (Kir)