Materi Permohonan Tak Lengkap, Pengajuan Uji Materi UU KPK oleh Mahasiswa Ditolak MK

Ketua MK Anwar Usman. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak berkas pengajuan judicial review (JR) UU KPK yang baru hasil revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi karena dianggap belum lengkap. 

Pasalnya, pengajuan uji materi oleh mahasiswa itu dinilai cacat formil dan materiil karena UU itu belum lama disahkan DPR dan belum diteken Presiden Jokowi, sehingfa belum memiliki nomor UU, dan juga belum diundangkan ke dalam lembaran negara. 

JR UU KPK diajukan oleh 18 mahasiswa dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. 

"Ah, Mas Zico ini mendahului Tuhan ini. Ya, kita lihat perkembangan ke depan ya," seloroh Ketua MK Anwar Usman, di gedung MK, Jakarta, Senin (30/9/2019), sambil tertawa. 

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga mempertanyakan UU mana yang diuji oleh pemohon, karena berkas uji materi itu mengosongkan bagian nomor UU yang diuji.

"Apa sebetulnya yang Mas Zico ingin ajukan permohonan ke MK? Karena bagaimanapun juga MK tak mungkin memutus putusannya titik-titik gitu. Kan harus ada kepastian, karena yang diminta oleh pemohon kan juga kepastian hukum," cetus Enny.

Hakim Konstitusi MK lainnya, Wahiduddin Adams, menyinggung soal inkonsistensi penyebutan UU yang diuji dalam materi permohonan. Menurutnya, dalam beberapa bagian itu disebut sebagai UU KPK, sebagian lain itu disebut UU Nomor 30 Tahun 2002.

Bahkan Enny menilai berkas uji materi dari pemohon itu bak tugas kuliah kelompok. Salah satu indikasinya adalah penggunaan jenis huruf atau font yang tak seragam.

"Karena saya dosen juga, saya baca-baca kayak mahasiswa sedang dibagi-bagi tugasnya kemudian digabung. Jadi, fontasinya tidak sama. Pilihan fontasinya kan ga sama nih, ada yg arial, ada yang times new roman, dan sebagainya. Spasinya juga tak sama," tutur dia.

Enny meminta para pemohon untuk melengkapi soal kerugian konstitusionalnya, serta profesinya.

Merespons hal itu, kuasa pemohon Zico Leonard mengaku bakal memperbaiki permohonan. Ia berdalih terburu-buru mengajukan uji materi agar sidang putusan MK bisa dilakukan sebelum jadwal pelantikan pimpinan KPK pada Desember.

"Dari pengalaman mengujikan UU MD3, UU itu diujikan sebelum keluar nomor. Dan ketika perbaikan nanti, sebenarnya akan keluar nomornya kan, Yang Mulia. Kami memasukkan secara terburu-buru karena khawatir sidang tidak bisa diputus Desember, karena Desember itu kan dilantik [calon pimpinan KPK], jadi kenapa kami segera mengajukan itu alasan kami," tutup Zico.

Diberitakan sebelumnya, UU KPK yang disahkan DPR secara kilat menuai polemik di masyarakat. Sejumlah poin-poinnya dianggap melemahkan pemberantasan korupsi. (sumber: CNN Indonesia