Masalah Krusial, ASN Pemprov DKI Didominasi “Generasi Tua”

ilustrasi. [dekannews/kirman]

Jakarta, Dekannews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, paling tidak memiliki 242,266 jumlah ASN, dari jumlah tersebut 51,68% berusia di atas 50 tahun. Dalam lima tahun ke depan, separuh dari jumlah tersebut dipastikan pensiun. Sementara, Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum memiliki skema untuk mengantisipasi kondisi krusial tersebut.

“Komposisi ini sungguh mengkhawatirkan,” ungkap Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah meniliai komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya para pejabat yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, kepada wartawan, Rabu (21/4/2021), di Jakarta.

“Kalau kita baca Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Anies Baswedan tahun 2020 yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD, Senin (19/4/2021), di situ terbaca bahwa jumlah PNS DKI yang saat ini telah berusia di atas 50 tahun ternyata sebanyak 51,68%, sementara yang berusia 35 tahun ke bawah sebanyak 11%. Ini artinya, dalam 5-7 tahun ke depan separuh lebih PNS DKI akan pensiun,” katanya.

Sementara untuk PSN berusia 18-35 tahun hanya 11% dari jumlah keseluruhan PNS yang ada. Menilik usia tersebut, mereka belum siap untuk mengisi posisi yang ditinggalkan para PNS atau pejabat pensiun yang profesional dan berpengalaman tersebut.

Menurut Amir, dalam tata kelola pemerintahan bertumpu pada pengelolaan ASN. “Dalam kurun lima atau tujuh tahun kedepan, mereka ini akan pensiun. Pemprov DKI harus melakukan mapping dan membuat skema baru untuk mengatasi masalah tersebut,” ujar Amir.

Mengacu pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30 lV.7 -3199 yang berlaku sejak 15 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun PNS menetapkan usia pensiun pejabat eselon I dan II adalah 60 tahun, sementara pejabat eselon III ke bawah adalah 58 tahun.

Menilik banyaknya PNS DKI yang akan pensiun dalam beberapa tahun ke depan, kata Amir, untuk menanggapi LKPJ Gubernur Anies Baswedan tahun 2020, DPRD hendaknya mempertanyakan sejauh mana antisipasi Pemprov DKI terhadap hal ini. “Perlu dipertanyakan, apakah yang berusia 35-50 tahun tersebut, yang berjumlah 37,32%, dapat meng-cover jumlah PNS berusia di atas 50 tahun jika semuanya telah pensiun. Pertanyakan juga bagaimana mapping dan skema regenerasinya,” kata dia.

Amir melihat bahwa saat ini kualitas PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta belum merata. Hal itu tercermin dari kinerja mereka yang tidak semuanya memuaskan, seperti yang berada di bidang lingkungan hidup dimana masalah sampah masih menjadi PR bagi Pemprov DKI, masalah kesehatan yang masih dikeluhkan, bahkan penyaluran Bansos Covid-19 ditengarai bermasalah, sehingga ada pejabat yang diminta mengundurkan diri.

“SDM merupakan masalah penting karena menjadi salah satu pondasi dasar bagi sebuah pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Jika SDM tidak dikelola dengan baik, apalagi jika kebijakan mutasi dan promosi dilakukan secara ugal-ugalan, maka pemerintahan akan menghadapi masalah besar,” katanya.

Amir menyebut, masalah pendidikan dan pelatihan PNS juga perlu dipertanyakan untuk memastikan bahwa pembangunan SDM di lingkungan Pemprov DKI dapat terlaksana dengan baik. “Ketersediaan anggaran untuk hal ini juga perlu diperhatikan oleh DPRD,” katanya.

Amir melihat, dari 308 lembar LKPJ 2020 Anies Baswedan, halaman pertama hingga halaman 61 hanya berisi pengulangan penjelasan tentang visi misi dan janji kampanye Anies dan tentang RPJMD. “Banyak yang dapat dicermati dan dikritisi dari RPJMD tersebut,” katanya.

Meski demikian Amir menilai, pada 2020 Anies memperlihatkan performa kinerja yang baik, terindikasi dari naiknya indeks pembangunan manusia (IPM) di Jakarta dari 80,76 pada 2019 menjadi 80,77 poin pada 2020; naiknya umur harapan hidup di DKI juga dari 72,79 poin pada 2019 menjadi 72,91 pada 2020; dan membaiknya pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2020 yang hanya mengalami kontraksi sebesar minus 2,36%. (kir)