Marak Reklame Bermasalah, Pengamat Minta Inspektorat Periksa DPM-PTSP dan Jajarannya

Reklame bermasalah di Gedung The City Tower yang kembali dipersoalkan Jakarta Public Service (JPS). (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah meminta Inspektorat agar meneliti dan memeriksa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) beserta jajarannya, karena kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini dinilai jauh dari harapan.

"Sampai sekarang kinerja DPM-PTSP belum transparan dan akuntabel. Itu sebabnya banyak izin-izin yang dikeluarkan SKPD itu yang kemudian menjadi bermasalah," katanya kepada dekannews.com di Jakarta,  Rabu (3/7/2019).

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini menyebut, kasus penerbitan IMB untuk pembangunan exhaust di halaman gedung The Tower City,  Jalan Thamrin,  Jakarta Pusat, yang dijadikan dudukan reklame milik PT Supra Media Nusantara (SMN) hanya salah satu contoh.

Contoh lain adalah penerbitan izin mendirikan bangunan bangunan reklame (IMB-BR) untuk empat perusahaan di area yang seharusnya tidak boleh ada reklame, sehingga setelah izin yang diberikan habis masa berlakunya,  izin tak dapat diperpanjang dan menjadi temuan BPK saat mengaudit laporan keuangan DKI untuk tahun anggaran 2018.

Keempat perusahaan tersebut adalah RS/RuS dengan titik reklame di Jalan Pluit Karang Asri I,  Penjaringan,  Jakarta Utara; PT PJA dengan titik reklame di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara; PT CM dengan titik reklame di Jalan Pluit Selatan, Jalan Banjir Kanal Barat,  dan Jalan Jembatan III (semuanya di Jakarta Utara); dan PT RAP dengan titik reklame di Jalan Tol Sedyatmo Km28-535, Jakarta Utara. 

Buruknya kinerja DPM-PTSP dan jajarannya juga tercermin dari hasil audit BPK pada tahun anggaran yang sama, karena selain menemukan pemberian izin kepada empat perusahaan di area terlarang, BPK juga menemukan ada 62 titik reklame di Jakarta yang tidak ditertib1kan meski izinnya telah habis dan belum diperpanjang.

Ke-62 titik reklame tersebut tersebar di Jakarta Pusat (10 titik), Jakarta Selatan (29 titik),  Jakarta Barat (16 titik)  dan Jakarta Utara (7 titik). Semuanya berada di area yang diizinkan untuk reklame.

Dari ke-62 titik itu, 54 di antaranya masih menayangkan iklan komersial, dan 8 titik tidak menayangkan iklan komersial.

Potensi pemasukan retribusi dari ke-62 titik reklame ini mencapai Rp782.256.847.

"Dalam LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK disebutkan kalau ke-62 titik reklame itu belum dibongkar karena DPM-PTSP tidak melakukan peninjauan lapangan atas bangunan reklamasi yang telah diterbitkan IMB-BR-nya itu," jelas Amir.

Aktivis senior ini pun meminta agar Inspektorat meneliti dan memeriksa kinerja DPM-PTSP dan jajarannya karena tidak menutup kemungkinan ada kongkalikong atau suap di balik kinerja SKPD itu yang tidak transparan dan akuntabel.

Seperti diberitakan sebelumnya,  Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS)  Syaiful Jihad kembali memprotes keberadaan dua titik reklame milik PT SMN yang berada di halaman Gedung The Tower City karena menilai sedikitnya ada dua pelanggaran pada pendirian kedua titik reklame itu.

Pertama, area dimana Gedung The Tower City berdiri merupakan Kawasan Terlarang yang harus bersih dari reklame; kedua, Jalan MH Thamrin dimana gedung itu berada merupakan Kawasan Kendali Ketat dan sesuai pasal 9 Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame, setiap reklame yang didirikan di Kawasan Kendali Ketat harus menempel di dinding atau didirikan di atas bangunan.

"Kedua titik reklame LED milik PT SMN itu didirikan di atas exhaust dan karena ukurannya yang besar,  ditopang dengan tiang tumbuh. Ini jelas pelanggaran terhadap pasal 9 Pergub 148,"  kata Syaiful kepada dekannews.com,  Jumat (21/6/2019).

Aktivis ini menduga,  tindakan PT SMN mendirikan kedua titik reklame itu di atas exhaust adalah untuk pengelabuan agar kedua titik reklame itu terkesan didirikan di atas bangunan sebagaimana ketentuan pasal 9 Pergub 148.

"Tapi karena kedua reklame itu ditopang tiang penyangga yang merupakan tiang tumbuh, maka keberadaan kedua titik reklame itu tetap saja melanggar," tegasnya.

Syaiful heran karena katanya, kedua titik reklame milik PT SMN tersebut pernah ia persoalkan melalui media pada Maret 2018, namun sampai sekarang keduanya masih berdiri tegak karena tak tersentuh penertiban. Padahal pelanggarannya sangat nyata.

"Sekarang,  mumpung hasil audit BPK atas laporan keuangan DKI 2018 menemukan enam bangunan reklame bermasalah, maka saya persoalkan lagi agar BPK melakukan audit lebih mendalam karena sesungguhnya reklame bermasalah di Jakarta masih sangat banyak, " katanya.

Mengutip berita harianumum.com edisi 6 Maret 2018 dengan judul 'Beri Izin Reklame PT SMN Yang Diduga Bermasalah,  Anies Diminta Tindak Kepala PTSP Jakpus',  diketahui kalau PT SMN berani mendirikan reklame di atas exhaust, karena exhaust itu mendapat IMB dari PTSP Jakpus. Hal ini diketahui dari keterangan Salim, karyawan bagian legal perusahaan itu.

"Reklame kami itu berdiri di atas exhaust dan exhaust itu memiliki IMB.  Artinya, reklame kami itu didirikan di atas bangunan," katanya.

Ketika wartawan harianumum.com mengingatkan bahwa exhaust merupakan bagian dari fasilitas gedung, Salim bersikeras kalau exhaust itu. merupakan sebuah bangunan dan ber-IMB.

Ia bahkan mengaku kalau PT SMN telah membayar retribusi kepada PTSP Jakpus,  dan menunjukkan foto bukti kuitansi pembayaran retribusi tersebut yang tersimpan di galeri ponselnya. Pada kuitansi itu tertera angka Rp6 juta.

Ketika pekan lalu pihak PTSP Jakpus dikonfirmasi, seorang stafnya menyarankan agar Dekannews meminta keterangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) karena katanya, data tentang reklame di wilayah Jakarta Pusat ada di sana.

Ketika diingatkan bahwa izin untuk exhaust yang digunakan PT SMN untuk dudukan reklamenya diterbitkan oleh PTSP Jakpus,  staf itu tetap meminta Dekannews meminta keterangan dari DPM-PTSP.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala DPM-PTSP Benni Agus Chandra belum dapat dimintai keterangan karena berkali-kali ditelepon,  Benni tak merespon.  Pesan WhatsApp yg dikirim ke ponselnya juga tidak dijawab.

Menurut data dari Serikat Pengusaha Reklame Jakarta (SPRJ), Kawasan Terlarang untuk reklame meliputi kawasan Sarinah - Jalan Cut Meutia Raya,  Sarinah-Casablanca, dan Casablanca-HR Rasuna Said. Lokasi dimana Gedung The City Tower berdiri, berada di dalamnya.  (rhm)