Maluku Tidak Butuh Posisi Menteri

Peta Blok Masela Provinsi Maluku

MALUKU harus berani bersikap sebagai bangsa yang memiliki jati diri, harga diri dan berjiwa patriot

Oleh: Adhy Fadhly
Koordinator PPM - 95

Perang kepentingan, saling jual saling sikut semua pihak hanya untuk mendapat jatah kursi dalam kabinet kerja Jokowi - Amin, merupakan tontonan yang lucu. Kita semua menyadari bahwa keputusan pengangkatan seorang menteri adalah hak prerogatif Presiden. Untuk itu sebaiknya biarkan saja Presiden bersama tim kajiannya bekerja tanpa ada intervensi yang bisa saja membuat Jokowi tersandera dan hasilnya kabinet kerjanya berisi dari produk balas budi, bukan berdasarkan kompetensi yang seharusnya.

Bisa kita lihat pengalaman kemarin saat Jokowi tersandera maka hampir semua program dan semangat revolusi mental yang diusung Joko Widodo hanya sekadar wacana. Untuk itu, menteri-menteri dalam kabinet harus diisi orang yang berkompeten.

Jumlah kabinet itu hanya soal prosedural. Jika nantinya menteri Jokowi - Amin diisi kalangan ahli yang punya kompetensi, rasanya kabinet ramping pun tidak akan menjadi masalah untuk mampu menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada.

Secara umum, hari ini banyak tuntutan partai politik bahkan aspirasi daerah yang menginginkan orang - orangnya terakomodir dalam kabinet Jokowi - Amin, salah satunya Maluku melalui tokoh - tokoh masyarakat, LSM bahkan Gubernur serta Ketua DPRD Maluku yang notabane adalah politisi PDIP, datang menemui Jokowi hanya untuk membahas posisi Maluku dalam kabinet kerja nantinya.

Saya menilai ini sesuatu yang wajar dilakukan mengingat besarnya peran Maluku terhadap Negara ini. Mulai dari proses kemerdekaan hingga menjawab sejumlah persoalan bangsa hari ini, melalui kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Maluku.

Namun di satu sisi, saya beranggapan jika rutinitas ini selalu dilakukan pada setiap presiden terpilih, ini sesuatu yang memalukan. Bangsa Maluku bukan bangsa pengemis. Jadi rasanya sudah tidak perlu lagi Maluku bicara soal porsi menteri, sebab dari realita yang ada semua tuntutan Maluku dianggap angin lalu. 

Maluku harus berani bersikap sebagai bangsa yang memiliki jati diri, harga diri dan berjiwa patriot. Maluku tidak perlu mengemis. Jika Maluku tetap tidak diperhatikan maka saatnya bersikap. Apa yang tidak bisa dilakukan orang Maluku? Boikot seluruh sumber kekayaan alam Maluku dari negara. Tidak ada yang susah jika orang Maluku satu suara.

Jangan lupa, Blok Masela yang akan beroperasi bakal membiayai negara ini.

Sudah cukup orang Maluku teriak - teriak ngemis untuk jadi menteri. Maluku bisa dikatakan kurang mendapat tempat di hati pemerintah pusat, contoh nyata, hampir semua Sekjen PDIP akan masuk kabinet. Namun saat putra Maluku Almarhum Alex Littay menjabat Sekjen PDIP yang tidak singkat, bahkan saat itu Megawati menjadi presiden, pertanyaannya apakah Littay yang merupakan SDM Maluku diberi kesempatan masuk dalam kabinet seperti yang terjadi pada Pramono Anung, Tjahyo Kumolo dan lain - lainnya, jawabannya tidak. Artinya SDM Maluku tidak pernah diberikan tempat di republik ini. Jadi tidak usahlah Maluku selalu mengemis. Saatnya bersikap atas semua yang selalu terjadi ini.

Jokowi jangan pernah menyepelekan Maluku. Saya melihat ada gejala Maluku akan bersikap dengan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi selama ini.
Diskriminatif konyol yang dipertontonkn pemerintah dapat memicu beragam risiko. Namun kita harus sepakat bahwa penentuan menteri adalah hak prerogatif Presiden, yang seharusnya jauh dari segala bentuk intervensi. Jauh dari politik balas budi, yang mana harus mengedepankan nilai kompetensi serta profesionalitas sehingga kabinet yang terbentuk nanti benar - benar berisi orang orang yang memang ahlinya.

Namun jika kali ini Jokowi menginginkan ada keterwakilan Maluku dalam kabinet kerjanya maka tidak salah. Maluku memiliki SDM - SDM yang mumpuni misalnya posisi Menhankam atau Menkopolhukam... Maluku punya para jenderal, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan. 

Untuk Menteri Kelautan dan Perikanan, maupun Desa Tertingal... Maluku punya SDM yang pernah menjabat Dirjen pada Kementrian - Kementrian tersebut namun tidak pernah diberikan kesempatan lebih.

Jadi rasanya, jika pemerintah pusat sedikit ikhlas dan benar - benar mau profesional rasanya orang Maluku tidak perlu mengemis, sebab SDM Maluku layak diperhitungkan. Namun saya pastikan Maluku tidak akan lagi meng emis, jika melihat apa yang sedang terjadi, secara politik, bisa saja tidak lama lagi  maluku akan bersikap. Blok Masela diboikot, kenapa tidak? *