Lutfi Didakwa Melakukan Kejahatan Terhadap Penguasa

Dede Lutfi Alfiandi dan ibundanya seusai sidang. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Dede Lutfi Alfiandi alias Dede bin Budi Sulistio, demonstran pembawa bendera merah putih dalam aksi unjuk rasa menolak RKUHP dan UU KPK di DPR RI,  Kamis (12/12/2019), menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. 

Dia  didakwa melakukan kejahatan melawan penguasa umum. 

Saat dakwaan dibacakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Andri Saputra menyatakan, Lutfi awalnya mengetahui demo di DPR dari akun Instagram. Saat itu muncul unggahan 'STM dan mahasiswa kembali berkumpul di jalan'. Lutfi kemudian dihubungi rekannya yang bernama Nandang untuk ikut demo di DPR.

"Lutfi yang merupakan pengangguran kemudian menyamar sebagai siswa STM dengan baju putih dan celana abu-abu saat mengikuti aksi unjuk rasa memprotes pembahasan RKUHP dan revisi UU KPK pada 30 September 2019," katanya. 

Lutfi bergabung dengan peserta unjuk rasa lainnya di depan gedung DPR RI untuk melakukan aksinya.

Karena unjuk rasa sudah melewati batas waktu, pada pukul 18:30 WIB demo dibubarkan polisi, namun pada pukul 19:30 WIB, Lutfi dan peserta unjuk rasa lain datang kembali ke belakang gedung DPR dengan jumlah yang lebih banyak.

"Mereka melakukan demo disertai penyerangan kepada kepolisian dengan melempar batu, botol air mineral, petasan, dan kembang api," katanya.

Lutfi juga disebut merusak fasilitas umum seperti pot bunga hingga pembatas jalan. Polisi kemudian memberi peringatan lebih dari tiga kali kepada peserta unjuk rasa agar membubarkan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis.

Saat itu Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Herry Kurniawan memerintahkan langsung agar peserta segera bubar,  namun peringatan itu tidak dihiraukan oleh Lutfi dan peserta unjuk rasa lainnya.

"Terdakwa terus melempar ke arah polisi dengan botol air mineral, batu, dan petasan sehingga situasi semakin rusuh," ucap jaksa.

Polisi pun membubarkan paksa peserta unjuk rasa dengan menyemprotkan water canon dan menembakkan gas air mata, lalu menangkapi peserta aksi unjuk rasa yang dianggap memicu kerusuhan.

Atas perbuatannya, JPU menjerat Lutfi dengan pasal berlapis, yakni pasal 212 KUHP juncto pasal 214 KUHP atau pasal 170 ayat (1) KUHP atau pasal 218 KUHP.

Pasal 212 mengatur pidana bagi setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang menjalankan tugas dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun empat bulan.

Pasal 214 ayat (1) berbunyi paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pasal 170 KUHP mengatur tentang kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman beragam mulai dari maksimal 5 tahun enam bulan hingga 12 tahun, dan pasal 218 KUHP mengatur mengenai barang siapa yang dengan sengaja tidak pergi setelah diperintah tiga kali, saat ada kerumunan. Keikutsertaan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan dua minggu. (man)