Langgar Ketentuan PSBB, 101 Perusahaan Ditutup Sementara

Karyawan perusahaan garmen bekerja dengan memakai masker. (Foto: pikiran takyat)

Jakarta, Dekannews- Pemprov DKI Jakarta menutup sementara operasional 101 perusahaan atau tempat kerja karena tetap beroperasi selama masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), meski bisnis yang digelutinya tidak termasuk dalam 11 bidang yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020.

Data yang dihimpun, Rabu (29/4/2020), menyebutkan, ke-101 perusahaan itu kedapatan melanggar berdasarkan hasil sidak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi pada 14 hingga 28 April 2020. Mereka tersebar di Jakarta Selatan (33 perusahaan), Jakarta Barat (26 perusahaan), Jakarta Pusat (16 perusahaan), Jakarta Utara (19 perusahaan), dan Jakarta Timur (7 perusahaan) .

Selain itu,  dari laporan Disnakertrans DKI diketahui ada 119 perusahaan yang juga tidak termasuk dalam 11 sektor dikecualikan, tetapi tetap beroperasi karena memiliki izin dari Kementerian Perindustrian.

Lebih parah lagi,  perusahaan-perusahaan ini juga belum melaksanakan protokol kesehatan secara menyeluruh. 

"Ke-119 perusahaan ini telah diberikan peringatan atau pembinaan," kata laporan itu. 

Disnakertrans juga mencatat ada 440 perusahaan yang bergerak di 11 bidang yang dikecualikan, namun juga belum melaksanakan protokol kesehatan. Ke-440 perusahaan itu juga telah diberi peringatan atau pembinaan.

Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan memberlakukan PSBB sejak 10 April 2020 lalu dan telah diperpanjang hingga 22 Mei 2020. Pemberlakuan ini berdasarkan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. 

Pasal 10 ayat (1) huruf d menyebut, ke-11 sektor yang tetap boleh beroperasi selama PSBB adalah sektor kesehatan; bahan pangan/makanan/minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan kebutuhan sehari-hari. 

Sementara protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja diatur pada pasal 10 ayat (2) huruf c Pergub No. 33.  Di situ disebutkan ada delapan ketentuan yang harus dipatuhi di tempat kerja, di antaranya memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis; menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja; dan mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja. 

Pada periode pertama PSBB yang berlangsung pada 10-23 April 2020, kata Gubernur Anies Baswedan, masih merupakan imbauan agar protokol kesehatan dupatuhi. 

Pada periode kedua PSBB yang merupakan perpanjangan periode pertama dan berlaku pada 24 April-22 Mei 2020, merupakan fase penegakkan peraturan. 

Maka, siapapun yang melanggar protokol kesehatan pada periode kedua, akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. (rhm)