Kwik Usul Yang Larang Moto dan Bikin Video di TPS, Dipidanakan

Kwik Kian Gie. (Foto: Eramuslim)

Jakarta, Dekannews Penasehat ekonomi Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Kwik Kian Gie, mengingatkan bahwa siapa pun yang melarang orang memotret dan memvideokan proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS, perlu dipidanakan.

Hal itu dikatakan Kwik untuk menanggapi pernyataan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti yang meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melarang masyarakat  memotret atau merekam video di TPS, baik saat pencoblosan mau pun saat penghitungan suara. 

"Siapapun yang melanggar (mungkin maksudnya melarang, red) mengambil video, foto di TPS perlu dipidanakan. Landasan apa melarang hak warga mencegah kecurangan?" kata Kwik seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @KwikKianGie, Jumat (5/4/2019).

Dalam cuitan-cuitannya yang lain, Kwik bahkan mengimbau pendukung 02 agar membentuk Gerakan Rakyat yang bertugas memantau aktivitas pencoblosan dan penghitungan suara di TPS.

Kwik menilai Gerakan Rakyat dibutuhkan jika masyarakat Indonesia memang menginginkan perubahan.

Berikut twit-twit Kwik yang terkait dengan hal itu.

"Harus ada gerakan rakyat menyambut perubahan dengan cara jaga TPS, bawa buku, bawa HP, bawa kamera untuk merekam hasil penghitungan suara di setiap TPS. Jangan sampai ada 1 TPS pun terlewatkan tanpa pengawasan rakyat. Jangan tangung dalam berjuang, harus tuntas".

"Ayo segera dibentuk GERAKAN RAKYAT Yang bertujuan untuk menjaga TPS-TPS di seluruh Indonesia. Data ada berapa TPS di Indonesia, satupun jangan ada yang terlewat dari pengawasan GERAKAN RAKYAT. Raihlah cita-cita luhur, berjuang hingga tuntas".

Seperti dilansir CNN Indonesia, Ray meminta Bawaslu melarang masyarakat  memotret atau merekam video di TPS, karena apa yang akan dilakukan simpatisan Capres-Cawapres itu bisa menimbulkan suasana tak nyaman. 

"Mestinya Bawaslu tegas melarang itu karena punya potensi membuat perasaan tidak nyaman kepada para pemilih yang akibatnya mereka tidak dapat mempergunakan hak pilih sesuai dengan prinsip bebas itu," ujar Ray di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta
 
Dia menegaskan, masyarakat tidak memiliki kepentingan memotret atau membuat video di TPS. Hanya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi yang perlu melakukan itu untuk memperoleh bukti pelaksanaan di TPS. 

"Kalau pesertanya, memang mereka mau apa," ujar Ray. 

Aktivis yang selalu berpeci ini bahkan mengusulkan agar Bawaslu tegas dalam menindak oknum masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketegangan atau suasana tak nyaman di TPS, seperti misalnya jika berteriak-teriak di sekitar TPS.

Meski tidak meneriakkan dukungan kepada salah satu paslon peserta Pilpres, katanya, tetap saja akan ada sebagian orang yang terganggu dan menjadi tidak nyaman.

"Termasuk yang foto-foto, tapi foto-fotonya over acting ya, yang dapat mengganggu rasa nyaman publik, sebaiknya mereka juga segera dipindahkan Bawaslu," kata Ray. (man)