KPJ Nilai Bappeda Gagal Menyusun Perencanaan Pembangunan Jakarta

Ketua KPJ Ruslan Amsyari (kiri) bersama pengurus KPJ yang terdiri dari James Arifin Sianipar, Akbar Lubis, Ichwan Zayadi dan Veri Yonnevil. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Kaukus Peduli Jakarta (KPJ) berpendapat bahwa penurunan nilai anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2020, merupakan cermin kegagalan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menyusun perencanaan pembangunan di Ibukota. 

Nilai KUA-PPAS itu diturunkan Rp6,5 triliun dari Rp95,995 triliun menjadi Rp89,4 triliun,  namun tetap sedikit lebih tinggi dari APBD Perubahan DKI Jakarta 2019 yang sebesar Rp86,89 triliun, dan nyaris setara dengan APBD Penetapan DKI Jakarta 2019 yang sebesar Rp89 triliun. 

Menurut LSM yang didirikan 12 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 ini, kegagalan Bappeda itu terjadi karena saat menyusun anggaran, baik untuk APBD 2019 maupun APBD 2020, Bappeda tidak berpatokan pada angka ril pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi, laba BUMD, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. 

"Jadi, cara Bappeda menyusun anggaran itu ibarat jauh panggang dari api, karena pemasukan ril PAD sekian, tapi program dan kegiatan yang dibuat menelan anggaran yang jauh lebih tinggi dari pemasukan ril PAD itu," ujar Ketua KPJ Ruslan Amsyari di Jakarta, Senin (28/10/2019) malam. 

Ia mencontohkan, pemasukan ril dari sektor pajak sebenarnya hanya sekitar Rp38 triliun, namun pada APBD 2019, target itu dinaikkan menjadi Rp44,1 triliun.  Padahal, selain target pajak rata-rata hanya tercapai 80-85% per tahun, juga kenaikan target pajak yang normal hanya Rp1-2 triliun karena jumlah objek pajak relatif tetap dan kalau pun ada kenaikan, jumlahnya sedikit mengingat luas lahan di Ibukota sudah sangat terbatas 

Selain hal tersebut, pada 2019 ini Pemprov DKI Jakarta tidak mengajukan dana perimbangan maupun dana bagi hasil kepada pemerintah pusat, sehingga praktis dana untuk membiayai program-program dan proyek yang masuk dalam APBD, termasuk untuk menggaji pegawai, sepenuhnya bergantung pada PAD. 

"APBD memang disusun oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang diketuai Sekda, tapi Bappeda ada dalam tim itu dan memiliki peran penting sebagai SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang menyusun perencanaan dan pembangunan daerah. Seharusnya Bappeda realistis.  Jika ada usulan-usulan yang hanya membebani anggaran, tolak.Jangan diakomodir," tegas Ruslan. 

Mantan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 ini menyebut, jika mengacu pada angka ril pemasukan PAD, penurunan nilai KUA/PPAS APBD 2020 menjadi Rp89,4 triliun masih berat dan masih memungkinkan terjadinya defisit yang besar. 

"Yang aman kalau nilai APBD 2020 diletakkan pada angka Rp82 triliun," katanya. 

Ketika ditanya apa yang membuat Bappeda menyusun anggaran yang tidak realistis?  Politisi Hanura ini mengatakan kalau saat penyusunan dilakukan, banyak kepentingan-kepentingan pribadi yang masuk. Ia mencontohkan masuknya anggaran pengadaan tanah yang mencapai Rp4-6 triliun. 

Pengadaan itu, tegas Ruslan, tidak urgen dan tidak menyangkut kepentingan masyarakat luas. 

"Kalau pembebasan lahan dilakukan misalnya untuk pelebaran kali atau sungai demi mengatasi banjir, atau untuk pembuatan embung atau waduk atau situ, itu tidak masalah, tapi pembebasan lahan itu tidak bertujuan untuk itu," tegasnya. 

Ia pun meminta kepada DPRD yang saat ini bertugas, yakni DPRD periode 2019-2024, untuk jangan hanya mencari panggung, uapi kuasai permasalahan di Ibukota, telaah masalahnya apa dan lepaskan kepentingan pribadi. 

"Untuk Gubernur, jangan hanya menerima masukan, tapi wajib mengoreksi masukan-masukan itu, dan jangan juga mempercayakan setiap masalah kepada TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan),  karena selama kami di DPRD, kami tidak melihat kinerja ril tim itu. Malah ada indikasi kalau keberadaan TGUPP cuma membebani APBD," tegasnya. 

Ruslan mengatakan, dalam waktu dekat KPJ akan memberikan masukan kepada Gubernur Anies Baswedan baik secara langsung maupun tertulis. 

"Masukan itu akan disertai solusi agar penganggaran dan pembangunan Jakarta ke depan menjadi lebih baik," tutupnya. (rhm)