KPJ Akan Gugat Dishub Jika Naikkan Tarif Parkir di Awal 2020

Ruslan Amsyari. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Ketua Kaukus Peduli Jakarta (KPJ) Ruslan Amsyari berencana menggugat Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub), jika  menaikkan tarif parkir pada awal 2020.

"Dishub hanya berani dengan masyarakat, tidak berani dengan pengusaha," kecam Ruslan melalui pesan WhatsApp, Selasa (19/11/2019).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 ini mempertanyakan, mengapa harus tarif parkir yang dinaikkan, bukan pajak parkir yang Perda-nya segera diketok palu?

Pertanyaan; kata dia, apakah kenaikan tarif parkir menjamin mengatasi kemacetan dan mengurangi orang-orang menggunakan kendaraan pribadi? Karena menurutnya, menaikkan tarif parkir tidak akan berdampak bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak parkir, bahkan cenderung membebani rakyat kecil pengguna sepeda motor dan yang lainnya.

Sebab, jelas politisi Hanura ini,  pemungutan tarif parkir on street yang dikelola UP Perparkiran hanya berupa retribusi yang pemasukannya digunakan sendiri oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dishub tersebut. Sementara pemasukan pajak parkir hanya bersumber dari parkir off street.

"Yang patut dibenahi adalah banyaknya kebocoran-kebocoran dan pengelolaan parkir melalui jukir-jukir yang tidak terkontrol dan tidak profesional. Maka, kalau tarif parkir mau dinaikkan,  dipresentasikan dahulu sistem apa yang digunakan?  Bagaimana alur pengelolaannya? Bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya terhadap hasil pungutan?" tegas Ruslan.

Ketua KPJ itu menyarankan, jika Dishub tetap ngotot akan menaikkan tarif parkir, maka sebaiknya lakukan hal-hal berikut:
1. Benahi sistem yang ada
2. Presentasikan ke DPRD
3. Jelaskan berapa besar retribusi yang akan dihasilkan
4. Berapa besar pendapatan untuk Peningkatan PAD
    DKI.
5. Seberapa besar RETRIBUSI yang dihasilkan
    selama ini
6. Untuk apa saja penggunaannya
7. Siapa yang paling diuntungkan kalau tarif parkir dinaikkan?  Jelaskan pula dengan jujur bagaimana pengelolaan parkir on street selama ini
8. Pengelolaan parkir harus dikembalikan di bawah UPRD (Unit Pajak dan Retribusi Daerah) karena menyangkut PAJAK DAN RETRIBUS. Kalau Dishub hanya mengurusi pengaturan lalu lintas dan penegakan aturan hukum di jalan raya.
9. DPRD DKI harus memanggil Dishub untuk memperjelas ini semua,  karena selama ini pengelolaan parkir terkesan carut marut dan hanya menguntungkan segelintir orang.
10. Segera Terbitkan PERDA PAJAK PARKIR yang akan menambah PAD, karena dengan tidak segera diterbitkannya Perda tersebut,  pengusaha parkir diuntungkan, sementara daerah penyangga Jakarta,  bahkan provinsi/kabupaten/kota lain di Pulau Jawa telah mengenakan tarif pajak parkir yang lebih tinggi dari Jakarta, yakni 12,5%.

"Kalau Perda Pajak Parkir tidak segera diterbitkan, tapi malah tarif parkir yang dinaikkan, kami berpikir ada apa sebenarnya? Hal ini perlu dipertanyakan kepada para pemangku kebijakan, juga menjadi masukan  kami kepada DPRD DKI Jakarta. Kami, Kaukus Peduli Jakarta (KPJ) siap mewakili rakyat DKI Jakarta. Kami akan melakukan gugatan hukum sesuai aturan yanga ada," pungkasnya.

Seperti diketahui,  Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub berencana menaikan tarif parkir kendaraan bermotor pada akhir 2019. Meski demikian,  Dishub masih mematangkan rencana itu dengan harapan awal 2020 sudah bisa direalisasikan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, tarif parkir kendaraan sengaja dinaikan untuk mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum. Hal ini sejalan dengan perluasan sistem ganjil-genap dan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 166 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

“Nilai tarifnya masih dikaji, nanti kalau sudah selesai akan kami sampaikan,” kata Syafrin, Senin (18/11/2019).

Kadishub menjelaskan, selama ini tarif parkir masih pada PergubNomor 31 Tahun 2017 tentang Layanan Parkir, Denda Pelanggran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor. Berdasatkan Pergub tersebut, untuk mobil dikenakan tarif Rp3.000 per jam dan maksimal Rp12.000 per jam,. Sedangkan motor minimal Rp2.000 per jam dan maksimal Rp6.000 per jam.

Tarif parkir di luar Kawasan Pengendalian Parkir (KPP) diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Perparkiran. KPP tersebut terdiri dari dua golongan, yakni A dan B.

Ruang parkir golongan A adalah ruang parkir dengan cenderung memiliki frekuensi parkir dan derajat kemacetan lalu lintas yang lebih tinggi. Lokasi ini juga berada di kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan atau perkantoran.

Sedangkan ruang parkir golongan B, frekuensi parkir dan derajat kemacetan lalu lintas rendah serta berada di lokasi komersial, pertokoan, pusat perdagangan dan perkantoran.

Tarif parkir golongan A Rp3.000-Rp 9.000 per jam untuk mobil, dan Rp2.000 - Rp 4.500 per jam untuk sepeda motor.

Tarif parkir golongan B Rp2.000 - Rp 6.000 per jam untuk mobil, dan Rp2.000 - Rp3.000 per jam untuk sepeda motor.  (rhm)