Korupsi PSJ, Ketua DPRD DKI: Anies Harus Bertanggung Jawab

Klarifikasi - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengklarifikasi terkait namanya yang terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pondok Ranggon Munjul, usai rapat antara Komisi B DPRD DKI dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Senin (15/3/2021). Dalam kasus dugaan korupsi ini KPK menetapkan Dirut Perumda PSJ Yoory C Pinontoan sebagai tersangka. [dekannews/kirman]

Jakarta, Dekannews – Kasus dugaan korupsi yang mendera Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam pengadaan lahan untuk program Rumah DP Nol Rupiah mencuatkan tiga nama, Yoory Corneles Pinontoan (Dirut Perumda PSJ) telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Ketua Banggar) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Kuasa Pemilik Modal). Sementara nama saksi-saksi yang pernah KPK melansir antara lain Sr Fransiska Sri Kustini, Rachmat Taufik, Slamet Riyanto, Minan bin Mamad, Asep Firdaus Risnandar dan I Gede Aldi Pradana, justru tidak disebut-sebut lagi.

Terkait isu yang menyeret namanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pondok Ranggon Munjul, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Program Rumah DP Nol Rupiah di Cipayung, Jakarta Timur. “Saya nggak merasa bermain itu (anggaran) kok. Biarkan saja mereka yang merasakan nanti. Dia sendiri yang merasakan dosanya,” ujar Prasetio usai menghadiri rapat Komisi B DPRD DKI bersama Perumda Sarana Jaya, Senin (15/3/2021).

Politikus PDIP itu mengklaim dirinya hanya menjalankan fungsinya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar). Menurut Pras, justru Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lah yang harus bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan tersebut.

Pras mengaku hanya mengesahkan usulan anggaran yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. “Ya gubernur (yang bertanggung jawab). Gubernur tahu kok. Makanya masa Wagub nggak bisa menjawab, nggak ngerti masalah program DP nol rupiah,” ujar Pras.

Dalam kedudukannya sebagai Ketua Banggar, kata Pras, fungsi dirinya hanya mengesahkan anggaran yang diminta. “Perencanaan pertamanya dari gubernur, lalu diarahkan ke saya. Jadi pengesahan itu ada di tangan BUMD dan eksekutif. Soal anggaran, ada forum TAPD dan Banggar. Bukan saya sendiri yang melaksanakan itu. Sampai ke pencairan (dana), semua ada pergubnya,” terang Pras.   

Menurut Pras, anggaran program Rumah DP Nol Rupiah itu merupakan anggaran tahun 2018. Saat iu, dirinya belum menjabat sebagai Koordinator Komisi. “Itu anggaran tahun 2018. Ketua komisinya bukan saya. Koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba nama saya (diseret),” kata Pras.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut, dia mendorong pihak yang menyeret namanya untuk segera klarifikasi. “Saya minta, yang menyebutkan nama saya (untuk) klarifikasi. Saya di sini juga mengklarifikasi. karena terus terang saja, kesebut nama saya sebagai Ketua DPRD lantai 10. Saya nggak tahu  orangnya. Nggak tahu dari mana juga," pinta Pras. (kir)