KONI DKI Harap 2020 Disorda Tak Lagi Langgar UU Nomor 3 Tahun 2005

Sekum KONI DKI Jakarta, Jamran. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta berharap mulai 2020 Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) tidak lagi menangani program olahraga berprestasi. Meskipun dengan diembel-embeli kata 'Berkelanjutan'.

"Kalau tahun ini Disorda masih menjalankan program olahraga berprestasi, itu karena anggarannya sudah masuk saat APBD 2019 disahkan pada 30 November 2019. Karena itu kami berharap tahun ini Disorda tidak lagi mengusulkan anggaran untuk program Pembinaan Prestasi aOlahraga Berkelanjutan (PPOB) agar tahun depan program itu tak ada lagi di sana," jelas Sekretaris Umum (Sekum) KONI DKI Jakarta, Jamran, di kantornya Jalan R Soeprapto, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Ia menegaskan, sesuai UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, program olahraga dibagi tiga, yakni olahraga pendidikan yang ditangani Dinas Pendidikan, olahraga rekreasi yang dijalankan oleh elemen-elemen masyarakat, dan olahraga prestasi ditangani oleh KONI.

Maka, tegas mantan Caleg PBB DKI itu, jika tahun depan Disorda masih masih menangani PPOB, maka Disorda melanggar UU Nomor 3 Tahun 2005.

Ketika ditanya mengapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu berani melakukan pelanggaran tersebut, ia menyebut karena ada dua sebab. Pertama, karena ada oknum mantan petinggi Disorda yang "sentimen" kepada KONI, sehingga ingin mengerdilkan KONI, dan karena Disorda mengacu pada Peraturan Presiden (Perppres) Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. 

"Tapi dalam Perpres itu kan tidak diatur bahwa Disorda boleh menangani olahraga berprestasi, sehingga tetap saja acuannya harus ke UU Nomor 3," tegasnya.

Meski demikian diakui, walau KONI saat ini telah kembali menangani jenis olahraga berprestasi, program-programnya tidak berbenturan dengan PPOB, karena PPOB merupakan program atlet lapis ketiga, sedang yang ditangani KONI merupakan program atlet lapis pertama dan kedua.

Untuk diketahui, pada 2017, saat KONI DKI melakukan pemilihan ketua umum baru, terjadi konflik yang membelah lembaga ini menjadi dua kubu akibat munculnya dualisme kepemimpinan. Dalam kondisi ini, Disorda mengambil alih program olahraga prestasi yang dikelola KONI, dan dana hibah untuk KONI yang semula langsung masuk ke rekening KONI, dititipkan di Disorda.  

Konflik baru reda setelah Komisi E DPRD DKI Jakarta dan pihak terkait di Pemprov DKI turun tangan, dan Djamhuron P Wibowo terpilih menjadi ketum baru untuk periode 2017-2021 melalui Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) DKI Jakarta di Gelanggang Remaja Kecamatan Pulogadung pada 19 Januari 2018.

Meski demikian, Disorda masih ngotot ingin menangani program olahraga prestasi, sehingga PPOB pun dibuat.

Jamran mengakui, saat olahraga prestasi ditangani Disorda, prestasi olahraga DKI anjlok, sehingga prestasi olahraga DKI di kejuaraan nasional, drop.

"Selain itu, banyak kejadian lucu," katanya.

Ia mencontohkan, karena anggaran Disorda 2018 harus sudah disusun pada 2017, maka program-program pun disusun pada tahun itu.

"Kemudian ada kejuaraan yang dilangsungkan di Yogyakarta, tapi dalam APBD tertulis anggaran untuk kejuaraan di Semarang. Akibatnya, agar tidak menyalahi aturan, oleh Disorda, para atlet didrop dulu ke Semarang, setelah itu naik bus ke Yogya," katanya.

Namun Jamran mengatakan, setelah pada 25 Februari Gubernur Anies Baswedan mengganti Kepala Disorda Ratiyono dengan Ahmad Firdaus, hubungan KONI dan Disorda membaik.

"Saat ini sudah ada pemahaman dari Disorda bahwa olahraga prestasi memang bukan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya," pungkas dia. (man)