Komisi B Sebut Perlu Grand Design untuk Pembangunan Pariwisata Kepulauan Seribu

Abdurrahman Suhaimi. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, perlu ada grand design pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Seribu, sehingga pembangunan kepariwisataan di kabupaten itu oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dapat terpadu dan terintegrasi

"Setahu saya grand design itu sampai sekarang tidak ada, sehingga sampai sekarang yang kita lihat pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu masih tidak maksimal, sehingga untuk masalah transportasi pun masih banyak persoalan," katanya di Gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta ini menilai, jika grand design itu telah dibuat, maka apa yang dikerjakan SKPD terkait di kabupaten itu, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Dinas Perhubungan, akan terpadu dan terintegrasi di bawah asisten Sekda.

Ia mencontohkan, saat Dishub membangun dermaga di salah satu pulau di Kepulauan Seribu, atau membeli kapal untuk sarana transportasi antarpulau di sana, Dishub tidak mengkomunikasikannya dengan Disparbud, sehingga aspek kepariwisataannya tidak tersentuh. Padahal, Disparbud juga membutuhkan dermaga-dermaga yang dapat disinggahi kapal dengan berbagai ukuran yang dapat mengangkut wisatawan sebanyak-banyaknya, dan membutuhkan kapal-kapal yang cepat, nyaman, aman dan modern yang dapat menjangkau semua pulau-pulau yang menjadi objek wisata, termasuk pulau-pulau cagar budaya seperti Cipir, Kelor dan Onrust.

Meski demikian, di sisi lain, kinerja Diaparbud dan Unit Pengelola-Unit Pengelola (UP) di dalamnya, termasuk UP Museum Bahari yang menangani situs-situs cagar budaya, termasuk situs di Pulau Onrust, Kelor dan Cipir, juga dinilai kurang maksimal, sehingga saat wisatawan mengunjungi situs-situs cagar budaya, mereka disuguhi oleh pemandangan apa adanya dengan dalih untuk menjaga keasliannya.

"Kalau Anda pernah ke China, di sana objek-objek wisata sejarahnya didesain sedemikian rupa sehingga jumlah wisatawan domestik yang mengunjungi situs-situs itu luar biasa banyak, sehingga tak pernah sepi. Di Jakarta ini, Museum Mohammad Husni Thamrin yang sarat sejarah saja dibiarkan kotor, banyak sampahnya, sehingga sepi pengunjung," katanya.

Suhaimi mengakui, pada 2018 lalu anggaran Disparbud untuk peningkatan wisata di Kepulauan Seribu memang kurang signifikan.

"Tapi untuk 2019 ini ada peningkatan, tapi saya lupa angkanya," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 9 April 2019 lalu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengunjungi Pulau Cipir, Kelor dan Onrust, dan politisi Partai Gerindra itu kecewa melihat fasilitas dan sarana yang tersedia.

Pasalnya, di tiga pulau bersejarah tersebut fasilitaa dan sarana yang tersedia cenderung apa adanya, sehingga ketika wusatawan datang, mereka hanya disuguhi reruntuhan bangunan, sementara sarana transpirtasi pun sulit, sehingga orang pegawai di Pulau Kelor mengakui, dengan masa kerja lima hari dalam sepekan, ia harus merogoh kocek hingga Rp190.000 sebulan untuk 4-5 kali pergi-pulang dari daratan ke Kepulauan Seribu, sementara gajinya hanya sesuai UMP.

Mwnurut Taufik, selain saana tansportasi harus ditingkatkan, bangunan-bangunan di ketiga pulau itu juga sebaiknya dipugar ke bentuk aslinya.

"Kalau itu dilakukan, saya yakin wisatawan akan berbondong-bondong ke sini," tegasnya. (man)