Koalisi Masyarakat Sipil Temukan Indikasi Pelanggaran HAM dalam Kericuhan 21-22 Mei

Situasi saat ricuh di Jakarta pada 22 Mei 2019. (Foto: Kompas)

Jakarta, Dekannews- Tujuh elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, mengaku memiliki 15 temuan awal dari peristiwa kericuhan 21-22 Mei lalu di Jakarta.

Dari temuan-temuan itu, ketujuh elemen masyarakat yang terdiri dari YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, AJI, Lokataru Foundation, Amnesty, dan LBH Pers tersehut menyimpulkan bahwa ada indikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama peristiwa itu berlangsung.

Koalisi mengaku, ke-15 tersebut didapat dari hasil pemantauan saat kericuhan, dan temuan-temuan itu akan dijadikan sebagai laporan awal ke lembaga pengawas pemerintah yang ada.

Temuan terhadap peristiwa itu terkait dengan pecahnya insiden, korban, penyebab, pencarian dalang, tim investigasi internal kepolisian, indikasi kesalahan penanganan demonstrasi, penutupan akses tentang korban oleh rumah sakit, dan penanganan korban yang tidak segera.

Temuan berikutnya terkait dengan penyiksaan, perlakuan keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hambatan informasi untuk keluarga yang ditahan, salah tangkap, kekerasan terhadap tim medis, penghalang-halangan meliput kepada jurnalis yang terdiri dari kekerasan, persekusi, perampasan alat kerja, perusakan barang pribadi. 

Temuan selanjutnya, yakni terkait dengan penghalangan akses kepada orang yang ditangkap untuk umum dan advokat, dan pembatasan komunikasi media sosial.

"Berdasarkan temuan-temuan itu terdapat beberapa kesimpulan yang bisa ditarik, yaitu terindikasi adanya pelanggaran HAM dengan korban dari berbagai kalangan, yaitu tim medis, jurnalis, penduduk setempat, peserta aksi dan dari berbagai usia," ujar perwakilan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, dalam konferensi pers yang digelar di kantor YLBHI, Menteng,  Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2019).

Selain hal tersebut, Isnur mengatakan bahwa koalisi juga menemukan adanya penyimpangan dari hukum dan prosedur dalam penanganan kericuhan itu.

Hukum dan prosedur yang disimpangkan di antaranya KUHAP, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak Anak, Perkap 1/2009, Perkap 9/2008, Perkap 16/2006 tentang Penggunaan Kekuatan, Perkap 8/2010, dan Perkap 8/2009.

Seperyi diketahui, kericuhan pada 21-22 Mei bermula dari aksi damai ribuan massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) di depan kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dengan agenda tolak kecurangan Pemilu.

Saat massa akan pulang setelah sholat tarawih berjamaah, mendadak datang puluhan massa yang langsung memprovikasi aparat, dan dibalas dengan tembakan gas air mata, water cannon, dan peluru karet.

Kericuhan kemudian meluas ke kawasan Petamburan, san bahkan markas FPI di Jalan Petamburan III, diserang.

Dari kejadian ini delapan orang dikabarkan tewas dan ratusan orang luka-luka. (man)