Keuangan Jakpro Rontok Diduga Akibat Kinerja Direksi yang Lama

Ruslan Amsyari. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ruslan Amsyari, menilai, terjun bebasnya pendapatan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang berimbas pada penurunan deviden untuk Pemprov DKI Jakarta secara signifikan, diakibatkan oleh kinerja jajaran direksi yang lama yang dirombak Gubernur Anies Baswedan pada Juli dan Agustus 2018.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Ditte (anggota Komisi C Ditte Abimayu, red) dalam rapat komisi dengan jajaran BUMD pada Rabu (31/7/2019), tentunya dalam rangka mengevaluasi keuntungan PT Jakpro dan penyetoran deviden kepada Pemda DKI. Begitu juga dalam melihat terjun bebasnya pendapatan perusahaan yang berimbas pada penurunan pemberian deviden," katanya melalui siaran tertulis kepada dekannews.com, Jumat (2/8/2019).

Menurut dia, evaluasi itu perlu dilakukan mengingat penyajian laporan Jakpro pada beberapa tahun sebelumnya sangat baik, sehingga ketika penyajian pada laporan 2018 terlihat jomplang sangat jauh, maka dipertanyakan.

"Saya melihat laporan ini cerminan kinerja perusahaan secara keseluruhan, tanpa melihat periode dan pengelolaannya siapa,  namun kalau saya melihat episode direksi perusahaan, patut dilihat kenapa bisa menjadi demikian? Ada apa sebenarnya, sehingga Jakpro bisa terjun bebas dari segi pendapatan dan Deviden? " tanya Ruslan.

Menurut hemat anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta ini,  ada lima hal yang perlu dicatat terkait terjun bebasnya pendapatan Jakpro;
1. Hasil yang tersaji tidak bisa terlepaskan dari kinerja perusahaan sebelum dipimpin Dwi Wahyu Daryoto, Dirut Jakpro saat ini
2. Terungkapnya kinerja keuangan tahun 2018 merupakan momen untuk melihat sehat tidaknya Jakpro, karena laporan yang disajikan di Komisi C bukan lagi hanya sekedar penyajian untuk publik, namun di dalamnya tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya
3. Sebagai Dirut baru, Dwi layak diberi acungan jempol karena mau menyajikan laporan dengan apa  adanya mengingat banyak faktor yang harus juga tidak dibuka secara luas ke publik, menyangkut manajemen yang lama.
4. Kinerja keuangan Jakpro anjlok juga karena DPRD menarik kembali PMD sebesar Rp650 miliar, namun tidak disertai prosedur yang sesuai aturan. Meski bahwa Jakpro tidak perlu diberi PMD merupakan suatu keniscayaan.
5. Jakpro terbebani penugasan dari Pemprov DKI yang belum jelas pengelolanya, sehingga menggerus pendapatan untuk biaya perawatan yang mencapai Rp1 miliar/bulan.

"Apa yang disampaikan oleh pengamat dan aktivis terkait terjun bebasnya pendapatan Jakpro, tentunya hal itu dalam rangka kontrol bagi perusahaan," katanya.

Meski demikian Ruslan tegas mengatakan bahwa terjun bebasnya pendapatan Jakpro tidak bisa hanya dipandang sebagai kesalahan jajaran direksi yang sekarang, meski perlu dicari tahu dan dipertanyakan dengan penuh kehati-hatian, mengapa bisa seperti ini?

"Karena tidak menutup kemungkinan ada kesalahan pada penyajian lapiran pada waktu-waktu yang lalu," tegasnya.

Ruslan mengapresiasi keberanian direksi Jakpro di bawah kepemimpinan Dwi dalam melaporkan kondisi keuangan yang sebenarny,  sehingga kegagalan di masa lalu dapat segera dibenahi.

"Tapi ini juga sekaligus menjadi gong bagi seluruh BUMD DKI Jakarta untuk segera merealisasikan PMD yang banyak terparkir di bank, dan melahirkan bunga bank yang kemudian dikembalikan ke Pemprov DKI dalam bentuk deviden," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 2018 lalu Jakpro membukukan kinerja yang sangat buruk. Laporan keuangannya bahkan ditengarai mengandung unsur window dressing.

Dalam rapat di Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/7/2019), terungkap kalau kinerja keuangan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta itu pada 2018 rontok signifikan dibanding pada 2017.

Pada 2018, pendapatan Jakpro diperkirakan hanya Rp842,8 miliar (unaudited), sementara pada 2017 sebesar Rp1,573 triliun (audited).

Laba usaha anjlok dari Rp500 miliar pada 2017 (audited), menjadi Rp100 miliar (unaudited).

Dampaknya, laba bersih rontok dari Rp478 miliar pada 2017 (audited) menjadi Rp23,9 miliar pada 2018 (unaudited),  dan deviden untuk Pemprov DKI longsor dari Rp95,2 miliar pada 2017 (audited) menjadi hanya Rp9,6 miliar pada 2018 (audited).

"Ini akibat penurunan kinerja anak perusahaan," kata Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro, Hanief Arie Setianto.

Ketika anggota Komisi C menanyakan mengapa penurunannya hingga ratusan persen seperti itu? Hanief mengatakan kalau angka-angka inilah yang mendekati angka ril kinerja keuangan Jakpro.

"Memang di RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) 2019 bottom line-nya berapa untuk laba bersih?" kejar Ditte Abimayu, anggota Komisi C.

"Rp53 miliar," jawab Hanief.

"Tak jauh dari realisasi 2018. Jadi, selama ini data keuangan Jakpro tidak benar?"

Hanief membantah,  dan sekali lagi mengatakan kalau angka-angka unaudited pada 2018 merupakan angka yang mendekati ril.

'Berarti laporan keuangannya window dressing ya?" tanya Ditte.

Hanief tidak menampik maupun mengiyakan.

Sebelumnya,  pada Juli 2018 Gubernur Anies Baswedan mencopot Satya Heragandhi dari jabatan Dirut Jakpro dan menggantinya dengan Dwi Wahyu Daryoto,  dan pada Agustus 2018 mencopot Direktur Pengembangan Bisnis Jakpro Hendra Lesmana dan Direktur Keuangan Jakpro Lim Lay Ming, dan menggantinya dengan Hanief Arie Setianto dan Yuliantina Wangsawiguna.

Saat Satya Heragandhi dicopot, sempat tersebar isu kalau pencopotan dilakukan karena Jakpro gagal menyelesaikan proyek LRT rute Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun sebelum Asian Games 2018, namun Anies membantah.

Anies mengatakan kalau Satya dicopot karena akan menduduki jabatan yang lain. (rhm)