Ketum ALFI: Bisnis Forwarding Sedang Berat

Yukki Nugrahawan Hanafi. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews- Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (AFSI) Yukki Nugrahawan Hanafi meminta anggotanya agar tidak hanya fokus pada bisnis forwarding melalui darat dan udara, karena bisnis di bidang ini sedang berat.

"Kondisi ekonomi global saat ini semakin dinamis, kompetitif dan inovatif. Secara makro, pertumbuhan ekonomi kita yang 5,2% cukup baik, karena dalam lima tahun terakhir ini kondisi ekonomi global kurang bersahabat," katanya dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah "Melalui Sosialisasi Peraturan Pemerintah ALFI/ILFA DKI Berharap Keberpihakan Pemerintah Pada Dunia Usaha" di Klub Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (25/4/2019),

Ia menyebut, ada beberapa faktor yang membuat kondisi ekonomi global kurang friendly. Antara lain terjadinya perang dagang antara AS dengan China pada 2018.

Meski demikian, katanya, bisnis forwarding di Indonesia maaih cukup baik karena logistic performance index Indonesia menurut versi Bank Dunia, naik dari urutan 63 ke urutan 46, namun di tingkat Asean peringkat Indonedia turun dari urutan 4 ke urutan 5.

"Ini terjadi karena seperti pepatah rumput di rumah tetangga lebih hijau. Kita berjalan, tetangga kita berlari," katanya.

Ketatnya bisnis forwarding di tingkat Asean, membuat peringkat negara-negara di kawasan ini menjadi turun naik.

Logistic performance index Vietnam secara mengejutkan naik dari peringkat 5 ke peringkat 2, sementara logistic performance index Malaysia anjlok dari peringkat 2 ke peringkat 4.

Di level Asia, logistic performance index Asean berada di peringkat 3 setelah India dan China, dan berada di peringkat 6 dunia.

Yukki mengakui, fluktuasi peringkat logistic performance index ini menunjukkan bahwa persaingan bisnis forwarding di antara sesama negara Asean pun ketat sekali.

"Ditambah kondisi ekonomi global yang masih kurang bersahabat, ini membuat bisnis forwarding di Indonesia dalam kondisi yang berat," imbuhnya.

Ia mengakui, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, dan PMK Nomor 11/PMK.04/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional, menjadi masalah tambahan karena dikeluhkan pengusaha.

"Karena itu untuk kedua PMK ini, perlu segera dicarikan jalan keluarnya," kata dia.

Yukki juga blak-blakan mengakui kalau kondisi yang membuat usaha forwarding di Indonesia menjadi berat adalah karena sebagian besar pengusaha memiliki aset di bawah Rp10 miliar, sehingga kesulitan bersaing dengan pengusaha besar, terutama dengan perusahaan berstatus PMA (Penanaman Modal Asing).

"Saya cek di Bandara Soekarno-Hatta dan bandara lain, dari semua perusahaan yang beroperasi di sana hanya satu yang lokal, sementara yang melalui laut, dari 1 sampai 10 perusahan yang beroperasi semuanya PMA," katanya.

Yukki pun meminya anggota ALFI agar jangan lagi fokus hanya pada pengiriman/pengangkutan melalui udara dan darat, dan merambah bisnis lain yang sejalan dengan core business mereka.

Menurut data, di tingkat nasional jumlah anggota ALFI sebanyak 3.412 perusahaan. Dari jumlah itu, 1.300an di antaranya menjadi anggota di DPW ALFI DKI Jakarta. (man)