Ketua Fraksi Gerindra Setuju Syarief Hidayatullah Diperiksa Terkait Penyaluran Bansos Covid-19

Anggota Komisi E yang juga ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani. (Foto: Harum)

Jakarta, Dekannews- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani setuju pada permintaan Forum Aktivis Jakarta (Fajar) agar Syarief Hidayatullah diperiksa terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi warga Jakarta yang terdampak pandemi Covid-19.

Syarief adalah politisi Partai Perindo yang dipercaya Perumda Pasar Jaya untuk menyiapkan Bansos berupa paket berisi Sembako.

"Bila itu memang diperlukan untuk mengetahui akar masalah dari kisruhnya Bansos di DKI, silakan periksa saja Pak Syarief," kata Rani melalui pesan WhatsApp, Kamis (17/9/2020). 

Menurut ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta ini, pemeriksaan terhadap Syarief diperlukan agar jelas dimana dan siapa yang menjadi akar masalah penyaluran Bansos Covid-19 di DKI.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fajar meminta Syarief diperiksa karena menduga ada unsur penyimpangan dalam pembagian Bansos Covid-19  di DKI, sehingga pembagiannya kepada warga tidak maksimal dan tidak tepat sasaran.

Kami sudah melakukan investigasi ke gudang-gudang (pengepakan Bansos) tersebut, dan saat ini sedang mengkaji Bansos yang telah disalurkan kepada warga melalui gudang-gudang itu," kata Fagih R, koordinator Fajar, kepada dekannews.com  melalui pesan WhatsApp, Kamis (17/9/2020).

Ia menambahkan, dari hasil investigasi itu didapati fakta bahwa tak sedikit warga Jakarta yang seharusnya mendapatkan Bansos berupa paket bersisi Sembako tersebut, ternyata tidak mendapatkannya.

"Penyaluran Bansos tidak terealisasi dengan baik," tegasnya.

Atas hal  ini, Fagih mengatakan kalau pihaknya akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya karena akan melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (21/9/2020).

"Kami akan mengerahkan massa sebanyak 200 orang,  dan menyampaikan empat tuntutan," jelas Fagih.

Inilah keempat tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi  tersebut:
1. Bansos Covid-19 yang dibagikan Pemprov DKI tidak tepat sasaran
2. Diduga dana Bansos Covid-19 digunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli mobil Lexus
3. Periksa Syarief Hidayatullah
4. Boikot gudang pengepakan Bansos Covid-19 yang dinahkodai Syarief Hidayatullah

Saat dikonfirmasi,  Syarief mengatakan kalau tuntutan Fajar tidak benar.

"Pertama, saya tidak dapat fasilitas apa-apa dari Pemda DKI Jakarta. Gudang itu milik sendiri/sewa sendiri, bayar sendiri, tidak ada kaitannya dengan Pemda. Jadi, itu salah sasaran," katanya melalui pesan WhatsApp.

Caleg Perindo pada Pileg 2019 ini juga mengatakan kalau ia tidak punya mobil Lexus, karena katanya, yang ia punya Mobil Fortuner tahun 2018.

"Pekerjaan kami di gudang hanya packing. Siapapun yang punya SDM bisa masuk. Saya ambil proyek Kemensos dan Pasar Jaya," imbuhnya.

Syarief menegaskan bahwa jika Fajar akan melakukan aksi demo, hal itu sah-sah saja karena dilindungi undang-undang, namun ia menegaskan tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari Pemprov DKI, dan modal sendiri.

"Saya sebelum Anies jadi gubernur pun sudah punya semua,  alhamdulilah, karena saya sudah hampir 20 tahun berbisnis properti dan kontraktor. Saya bukan tim Covid 19, gak tahu dana itu," katanya lagi.

Syarief menegaskan, tuntutan Fajar itu bisa menjadi pencemaran nama baik bagi dirinya.

Untuk diketahui, untuk meringankan warganya yang terdampak Covid-19, Pemprov DKI menggelontorkan Bansos berupa paket sembako yang antara lain terdiri dari beras, ikan kalengan, minyak goreng, tepung terigu dan biskuit.

Bantuan berupa paket sembako itu dipak di dua lokasi, yakni di gudang Jakgrosir milik Perumda Pasar Jaya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dan di gudang milik PT JIEP di Pulogadung, Jakarta Timur.

Syarief menyiapkan paket untuk Bansos Covid-19 di gudang milik PT JIEP. (rhm)