Ketiadaan Putra Maluku Dalam KIM, Kegagalan Gubernur Murad

Gubernur Maluku Murad Ismail. [foto:ist]

Jakarta, Dekannews - Kegagalan figur Maluku menempati posisi dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) seharusnya disikapi dengan bijak, kembali introspeksi kemampuan kita dalam mengeksekusi keinginan rakyat Maluku, bukan malah lempar kesalahan kepada orang lain seperti yang dilontarkan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Demikian lontaran kritik aktivis perempuan Maluku Chritania Tineke Pelupessy MAk menyikapi pernyataan Gubernur Maluku Murad Ismail, yang dilansir media online di Maluku, beberapa hari lalu. Tineke menyitir pernyataan Gubernur Murad antara lain, "Udahlah kritik-kritik itu, yang kritik halus yang kasar yang segala macam sudah berhenti ngomong. Kalian, gara-gara kalian ini dari dulu Maluku enggak maju-maju. Kalau kalian mau bangun Maluku, datang sama saya. Kalian mau bangun Maluku darimana, saya bantu kalian, tapi jangan kalian ngomong yang nggak enak-enak." 

Menurut Tineke, pernyataan Gubernur Murad terkesan menyalahkan sikap rakyatnya sendiri yang membuat Maluku gagal menempatkan putra - putri terbaiknya dalam komposisi Kabinet Indonesia Maju (KIM). "Menurut pandangan saya, sejauh ini rakyat Maluku hanya berusaha menagih janji Pak Murad sendiri, yang mana saat Pilpres kemarin dimana Gubernur Maluku yakni Murad Ismail selaku Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin wilayah Maluku pernah sesumbar meyakinkan rakyat Maluku, jika Joko Widodo terpilih, satu kursi dalam kabinet menjadi milik Maluku. Jadi salahnya dimana saat rakyat menagih janji itu?," gugat Tineke yang dikirim kepada dekannews.com lewat pesan whatsapp, Senin (28/10/2019). 

Upaya Gubernur Murad mengelak akibat ditagih janji bakal ada putra Maluku dalam KIM, diakui membingungkan Tineke. "Saya bingung dengan cara berpikir Gubernur Maluku, seharusnya kegagalan menempatkan putra Maluku dalam KIM ini merupakan kegagalan Pak Murad Ismail dalam mengeksekusi janjinya sendiri dan aspirasi rakyat Maluku. Bukan salah siapa - siapa," tegas Tineke.

Malah, lanjut Tineke, jika gerakan - gerakan serta suara - suara dari pemuda Maluku dibilang sebagai salah satu penyebab Maluku tidak maju, ini sebuah kegagalan berpikir dari seorang Gubernur. "Seharusnya Pak Murad memperbaiki kerangka berpikirnya, sehingga tidak dengan mudah berkesimpulan kegagalan Maluku merupakan imbas dari sikap rakyat yang selalu kritis dalam bersuara dan memperjuangkan keadilan," saran Tineke.

Menurut Tineke, ada 3 point dalam mencapai kesuksesan sebuah daerah di era otonomi ini yang harus diketahui. Pertama, kepemimpinan kepala daerah dan DPRD. Kedua, kapasitas kepala daerah itu sendiri dan Ketiga, partisipasi dan kontrol rakyat. Jika tiga kelompok besar ini sudah benar, akan berdampak terhadap peningkatan dan kemajuan  daerah.

"Dalam pandangan saya, partisipasi serta kontrol publik sudah baik. Untuk itu jangan dibatasi. Biarkan itu sebagai kekuatan di luar pemerintahan dalam memperjuangkan serta mewujudkan kepentingan - kepentingan daerah. Rakyat Indonesia termasuk di dalamnya ada rakyat Maluku itu berdaulat. Makanya seluruh program pemerintah harus berorientasi dan meletakkan kedaulatan kepada rakyat. Artinya, setiap kebijakan Gubernur dalam membuat sebuah keputusan, indikatornya menempatkan kedaulatan kepada rakyat. Untuk itu jangan mudah menyalahkan rakyat," ulas Irene, panggilan lain Tineke.

Masih mengacu tulisan lulusan S2 negeri Kanguru ini, pemerintah harus mampu meletakkan rakyat pada posisi paling berdaulat. Gubernur Murad jangan lupa bahwa teori kehidupan bernegara adalah rakyat yang berdaulat harus pintar dan bisa mengawasi pemerintah dengan baik. Dalam sebuah pemerintahan yang baik, sangat dibutuhkan sebuah sinergitas dari semua pihak, bukan saja yang ada dalam lingkaran pemerintah.

"Untuk itu terkait pernyataan Gubernur Maluku, yang disitu dikatakan, "kalau mau bangun maluku,datang pada gubernur". Kenapa bukan Pak Gubernur yang berinisiatif mengundang teman - teman pemuda, baik yang ada di Maluku maupun di luar Maluku, yang kerap melayangkan pemikiran - pemikiran kritis mereka terhadap setiap kebijakan negara terhadap maluku. Itulah sejatinya seorang pemimpin. Mampu merangkul semua pihak dengan satu tujuan bersama, memajukan daerah, serta mensejahterakan rakyatnya," pinta Tineke.

Jadi, tandas jebolan Universitas Padjajaran ini, kegagalan Maluku menempatkan perwakilan dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) merupakan kegagalan para stakeholder termasuk Gubernur Murad dalam mengeksekusi janji mereka sendiri serta aspirasi masyarakat Maluku. (kir)