Kemenaker dan Komisi IX Dituntut Bersikap Tegas Terhadap Pengusaha Nakal

Adhy Fadhly, Direktur Eksekutif Voxpol Network (VPN) Indonesia. [Ist]


Jakarta, Dekannews - Kebijakan darurat terkait penanganan wabah Covid - 19 memaksa pemerintah mengambil langkah berupa kebijakan kerja dari rumah (work from home) atau meliburkan aktivitas kerja hingga proses belajar mengajar. Tentunya akan ada dampak - dampak positif maupun negatif. Kendati demikian itu merupakan konsekuensi yang harus diambil dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang bersifat darurat.

"Terkait kebijakan untuk meliburkan berbagai aktifitas, bagi saya kebijakan tersebut tidak diikuti dengan warning tegas bagi pihak perusahaan terkait hak para pekerja yang tetap harus terpenuhi.bBerdasarkan informasi yang diterima Voxpol Metwork (VPN) Indonesia), ada keputusan maupun kebijakan  para pengusaha terkait PHK yang akan dilakukan bagi karyawannya dengan alasan dampak wabah Covid-19," ungkap Direktur Eksekutif VPN Adhy Fadhly dalam rilis yang diterima dekannews.com, Kamis (2/4/2020).

Berdasarkan informasi yang didapat, VPN menyimpulkan telah terjadi upaya menghilangkan hak- hak karyawan yang akan di-PHL, sebagaimana di latur dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan. Salah satu indikator yang membuat kami berkesimpulan seperti yang telah di jelaskan, ada instruksi dari perusahaan terhadap para karyawan yang akan di-PHK untuk membuat surat pengunduran diri. 

"Ini masuk dalam kategori PHK secara tidak sukarela, sepihak dan terkesan pemaksaan. Kasus ini, dengan sendirinya menjelaskan perusahaan mencoba lari dari tanggung jawab terkait apa yang menjadi hak- hak para karyawan yang telah dijamin oleh undang undang. Sehingga menurut kami ini harus menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi melalui Kementerian Tenaga Kerja juga Komisi IX DPR RI serta seluruh pihak terkait. Sehingga kebijakan - kebijakan pemerintah yang diambil dalam upaya langkah - langkah mitigasi penyebaran Covid-19 tidak serta merta memunculkan kedzhaliman terhadap hak warga negara dalam artian tidak menimbulkan masalah baru lagi. Bagi kami ini merupakan modus para pengusaha nakal yang coba memanfaatkan wabah corona untuk mem-PHK karyawan tanpa memikirkan hak - hak yang harus diterima karyawan tersebut," ulas Adhy.

Harus dipahami, lanjut Adhy, wabah Covid - 19 merupakan "force majeur" sehingga pemerintah harus tegas terhadap pengusaha-pengusaha yang memakai Covid - 19 sebagai peluang mem -PHK- kan karyawan tanpa hak - hak yang seharusnya dipenuhi.

Perlu dijelaskan, PHK tidak sukarela itu terjadi apabila karyawan diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan karena melakukan berbagai tindakan yang disinyalir merugikan perusahan. Sementara itu, PHK secara sukarela yaitu pemutusan hubungan kerja dari perusahaan kepada karyawan tanpa adanya paksaan, seperti mengundurkan diri, tidak lulus masa percobaan (probation), pekerja meninggal dunia, telah memasuki usia produktif maksimal, atau telah habis masa kontrak.

"Sedangkan yang kami dapat, PHK yang akan dilakukan beberapa perusahaan, dengan cara meminta, mengarahkan para karyawan yang akan di-PHK untuk membuat dan memasukan surat pengunduran diri. Jelas ini menyalahi aturan dan di satu sisi sangat menguntungkan pengusaha dan terdzhaliminya hak para pekerja tersebut. Ini tidak bisa didiamkan," tegas Adhy.

Berdasarkan Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kata Adhy, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang seharusnya dibayarkan oleh pihak pemberi kerja atau perusahaan kepada karyawan apabila terjadi “pemutusan hubungan kerja secara paksa” atau PHK diatur berdasarkan masa kerja karyawan tersebut. Ternyata pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan bertopeng pengunduran diri, maka hak - hak karyawannya yang dijamin undang undang  hilang dengan sendirinya.

Masih berdasarkan rilis, Ketetapan ini disesuaikan dengan bunyi Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Dalam pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Ini yang harus dipahami para karyawan. Banyak pekerja yang menyalahartikan bunyi pasal tersebut dengan anggapan bahwa mengundurkan diri juga termasuk ke dalam pemutusan hubungan kerja. Memang benar demikian, tetapi bunyi pasal tersebut menunjukkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan bukan karena keinginan dari diri sendiri, melainkan karena satu dan lain hal yang menyebabkan perusahaan harus mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja tersebut.

"Berikut ingin saya sampaikan dalam UU Ketenagakerjaan pasal 62 dengan jelas, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayarkan ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja," terang Adhy.

Jadi, imbuh Adhy, jika ada perusahaan yang ingin mem-PHK-kan karyawan namun dengan modus permintaan untuk mengajukan pengunduran diri, itu adalah sebuah tindakan kejahatan. Sebab pengusaha berusaha lari dari tanggung jawabnya dan menghindari prosedural pengadilan hubungan industrial.
"Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak terkait, khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan Komisi IX DPR RI yang membidangi persoalan ketenagakerjaan. Jangan biarkan hak hak masyarakat kecil terus menerus didzhalimi. Dan bagi Para pengusaha jangan mau untung besar tanpa melihat aspek aspek keselamatan work from home atau diliburkan sementara akibat wabah Covid-19 adalah FORCE MAJEUR," pungkas Adhy. (Kir)