Kebijakan Inprosedural PT Bank Maluku, Hak Dirut Dikebiri

Gedung Bank Maluku Cabang Surabaya. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews - Persoalan hak mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bank Maluku - Maluku Utara yang telah mendapat titik terang dengan persetujuan serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait  pembayaran apa yang seharusnya menjadi hak Idris Rolobessy selaku Direktur Utama nonaktif.

"Substansinya ada di situ, saat dikabulkan maka secara tidak langsung pihak Bank Maluku mengakui bahwa kebijakan sepihak yang selama ini diambil oleh para Dewan Direksi dan Komisaris dengan menghentikan gaji serta seluruh tunjungan Rolobessy saat ditetapkan sebagai tersangka adalah sebuah kebijakan yang salah dan inprosedural," buka Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM) Adhy Fadhly, kepada dekannews.com, Rabu (17/7/2019), di Jakarta.

Ternyata, setelah ada keputusan RUPS, lanjut Adhy, muncul lagi persoalan baru. Masalah ini, menurut Adhy, akibat ketidakpahaman terkait aturan-aturan perihal badan usaha yang berstatus Perseroan Terbatas (PT), yaitu UU No 40 Tahun 2007 maupun UU Perbankan. 

"Sudah pernah kita sampaikan bahwa Rolobessy adalah direksi yang dihasilkan dari sebuah mekanisme resmi dalam sebuah perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saat Rolobessy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan mark up pembelian lahan kantor Bank Maluku Cabang Surabaya, melalui RUPS Bank Maluku-Maluku Utara saat itu Rolobessy dinonaktifkan hingga menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap. Perlu digaris-bawahi setiap direksi nonaktif masih tetap berhak atas setiap gaji dan tunjangannya," urai Adhy.

Seharusnya, masih kata Adhy, Dewan Direksi dan Komisaris tidak mengambil kebijakan sepihak yang tidak memiliki legal standing dengan menghentikan seluruh gaji serta tunjangan lain yang bersangkutan bahkan hak pensiun Rolobessy-pun diembat tanpa memikirkan nasib keluarganya.

"Seharusnya yang dilakukan pihak Bank Maluku menunggu hingga putusan incraht dan ditindaklanjuti dengan pemberhentian penuh terhadap Rolobessy melalui mekanisme RUPS. Jika tidak maka Rolobessy tetap menjabat sebagai Direksi Nonaktif sebagaimana yang pernah ditetapkan RUPS," ujar Adhy lagi. Hal ini yang menjadi persoalan hari ini, dimana perusahaan telah mengambil kesimpulan yang sangat jauh dari ketentuan perundang - undangan yang berlaku yakni hanya menghitung gaji pokok hingga putusan incraht.

Bank Maluku adalah BUMD yang berstatus PT, maka pedoman utamanya adalah UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pandangan Koordinator PPM ini, berdasarkan UU tersebut tidak satu pasalpun yang membenarkan langkah pihak perusahaan karena putusan incraht itu terkait  status hukum Rolobessy sedangkan bank tidak memiliki korelasi dengan putusan tersebut. Justru yang harus bank lakukan adalah melakukan mekanisme yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas, yang mana setelah incraht maka untuk menghentikan seluruh aktivitas serta gaji dan remunerasi Rolobessy, perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS/RUPS-LB untuk segera memberhentikan yang bersangkutan secara penuh.

"Nah, ini tidak terlaksana maka status Rolobessy hingga akhir masa jabatan adalah Dirut Nonaktif. Untuk itu tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak membayarkan hak Rolobessy selama 2 tahun 9 bulan terhitung per Juli 2017 hingga April 2019," urai Adhy.

Sampai di sini, kata aktivis asal Ambon ini, dituntut sikap bijak para pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas yaitu Gubernur Maluku  Murad Ismail. Mengingat apa yang dijalankan pengurus Bank Maluku (Direksi dan Komisaris) sangat keliru dan sangat tidak adil atau diskriminatif bagi Idris Rolobessy yang mana telah mengabdi selama 30 tahun lebih sebagai karyawan pada PT Bank Maluku - Maluku Utara dan kemudian dipercayakan oleh RUPS menjadi Dirut. "Itu bukan sebuah pengabdian yang kecil bagi daerah," imbuh Adhy.

PPM mengimbau, agar Dewan Direksi dan Komisaris untuk segera melaksanakan kewajibannya kepada Idris Rolobessy sebagaimana tetap membayar gaji serta tunjangan tunjangan lain terhadap Eric Matitaputty dan Max Fanghoy (terpidana korupsi kredit macet). "Untuk dua terpidana ini, pasca putusan incraht masih tetap diberikan gaji serta tunjangan- tunjangan lainnya hingga adanya SK Pemecatan. Kebijakan seperti ini akan menjadi bom waktu, sebab merupakan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara, korupsi gaya baru. Ini harus menjadi catatan serius pihak OJK dan Bank Indonesia," pungkas Adhy. (kir)