Kebijakan Baru Khianati MBR, Maju Kotanya Sengsara Warganya

ilustrasi.[istimewa]

Jakarta, Dekannews - Maju Kotanya, Bahagia Warganya. Slogan kampanye pasangan Calon Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Cawagub Sandiaga Sholahuddin Uno, pada Pilkada 2017 menyedot simpati warga Jakarta yang berujung kemenangan bagi keduanya. Guna mewujudkan slogan tersebut, Anies - Sandi membuat beberapa program unggulan,  diantaranya Rumah DP Nol Rupiah.

Dalam perjalanan sejak dilantik hingga mencuat kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Program Rumah DP Nol Rupiah, menjadi tamparan keras bagi Gubernur Anies. Belum mereda kasus dugaan korupsi yang menjerat Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) Yoory Corneles Pinontoan, muncul lagi kebijakan baru yang bisa dikatakan Gubernur Anies mengkhianati warganya, yakni soal batas minimum penghasilan warga untuk mendapatkan rumah DP Nol Rupiah dari berpenghasilan Rp7 juta menjadi Rp14,8 juta.

"Perubahan kebijakan tersebut sangat melukai hati warga Jakarta. Terlebih dengan alasan untuk memperluas peminat untuk menjadi penghuni rumah DP Nol Rupiah sama saja mengalihkan calon penghuni dari masyarakat berpenghasilan rendah kepada warga menengah ke atas. Menghilangkan kesempatan warga untuk mendapatkan rumah murah. Ini sama saja Gubernur Anies mengkhianati warga. Slogan Maju Kotanya Bahagia Warganya menjadi Maju Kotanya Sengsara Warganya," buka Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada dekannews, menanggapi kebijakan Gubernur Anies tersebut, Kamis (18/3/2021), di Jakarta.

Apa yang dilakukan Gubernur Anies, lanjut Amir, esensinya mengkhianati Pergub No 51 tahun 2019 tentang Penugasan Kepada BUMD Terkait Untuk Penyediaan dan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. BUMD – BUMD tersebut antara lain Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PD Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI dan PT Jamkrida Jakarta. Pergub tersebut ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 24 Mei 2019.

Menurut Amir, kebijakan baru tersebut perluasan ke atas tapi menghilangkan kesempatan yang di bawah. “Kebijakan ini ibarat kita memperkuat tiang beton tapi pondasinya rapuh, maka lambat laun rumah itu pasti ambruk. Jadi dengan demikian upaya pengetasan kemiskinan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maju Kotanya Bahagia Warganya tidak akan bisa dinikmati MBR, sebagaimana tagline Anies – Sandi hingga Anies – Ariza,” kata Amir.

Amir berharap, terkait masalah yang mendera Pemprov DKI tekait dengan dalam kasus dugaan korupsi dan kebijakan baru, ke depan Wagub DKI tidak bertindak sebagai pengacara dan humasnya Gubernur. “Ada porsinya masing -  masing,” pesan Amir .

Menilik kebijakan baru tersebut sangat bertolak belakang dengan Pergub No 51/2019. “Jadi, jangan marah jika ada masyarakat yang mengatakan apa yang disampaikan Anies saat kampanye hanya PHP (Pemberi Harapan Palsu) saja. Hanya slogan saja karena faktanya memang demikian,” ujar Amir.

Dalam pandangan Amir, perubahan skema untuk kepemilikan Rumah DP Nol Rupiah untuk MBR menjadi menengah atas tidak lepas dari tingkat keterhunian yang lebih rendah dari estimasi semula. Mengacu pada RPJMD 2017 – 2022, target pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sebanyak 235.000 ternyata yang dibangun kurang dari 1.000 unit dengan tingkat keterhunian kurang 800 warga.

“Sementara dana yang dikeluarkan dari PMD untuk merealisasikan program tersebut sudah mencapai trilyunan. Jika tidak ada perputaran atas modal yang telah dikeluarkan tentu menjadi beban berat bagi Bank DKI dan PT Jamkrida Jakarta,” terang Amir.

Amir mengkhawatirkan, kebijakan baru ini bakal menjadi pemicu kegagalan Progam Rumah DP Nol Rupiah. Kondisi ini mengingatkan Program Kampung Deret pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Anggaran untuk program ini dianggarkan lewat APBD dan Pos Hibah hingga ratusan milyar. (kir)