Keberadaan Oposisi Merupakan Keharusan

Tobaristani. (Foto: Dekan)

DI DALAM konstitusi (UUD 1945) kata oposisi dan kata koalisi, secara tekstual tidak tercantum dalam pasal- pasal konstitusi, namun secara kontekstual tercantum beberapa pasal dalam konstitusi negara .


Oleh : Tobaristani
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan,  menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Mereka itulah orang orang yang beruntung. (QS: 3  : 104) .

Dalam perspektif negara demokrasi, kehadiran dan keberadaan partai oposisi bukan sekedar memiliki arti penting, akan tetapi merupakan suatu keniscayaan,  bahkan merupakan amanah ideologi dan konstitusi negara yang harus ditegakkan. 

Partai oposisi adalah partai politik yang kalah dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden, paling tidak konsepsi oposisi menurut sistem politik Indonesia kontemporer. Karena yang memiliki legal standing (kedudukan hukum) yang melaksanakan adalah parlemen (DPR) yang anggotanya berasal dari partai politik yang kalah dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden .

Apabila partai oposisi berada di garda terdepan dalam hal  menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang baik dan menghalangi perbuatan munkar, maka keberadaan dan kehadiran partai oposisi adalah conditio sains qua non (sesuatu yang tidak bisa dielakkan)

Oleh karena itu seorang ahli Lord  Acton, mengingatkan kepada kita akan kekuasaan power tend to corrupt , and absolute power corrupt absolutely. Sebuah pemerintahan yang absolut diyakini akan melahirkan keburukan yang absolut pula. 

Peringatan Lord Acton tersebut telah melekat di hati dan sudah membumi di kalangan para ilmuwan,  akademisi maupun politisi. Bahkan sudah merasuki hati masyarakat. Dengan keberadaan dan kehadiran partai oposis, negara dapat dicegah dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)

Memang manusia bukan malaikat, tetapi bukan juga iblis. Manusia harus dikendalikan oleh unsur agama dan moral agar tidak dikuasai dan dikendalikan oleh syahwat politik dan perilaku tiran. 

Siapapun tidak akan mampu memimpin pemerintahan yang demokratis tanpa syahwat politiknya dilandasi dan dikendalikan oleh prinsip demokrasi yang beradab.

Sangat wajar apabila dalam suatu pemerintahan yang demokratis, diperlukan lembaga oposisi yang berfungsi sebagai checks and balances (pengontrol dan penyeimbang) yang beberapa minggu ini menjadi wacana dan diskursus dalam masyarakat, yaitu partai oposisi. Masalah menjadi ramai dibicarakan setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode  2019 - 2024.


Ideologi dan oposisi

Nilai sosial masyarakat Indonesia (yang dikemudian hari disebut sebagai nilai Pancasila), menurut seorang peneliti Riggs sebagai mana dikutip oleh Mahfud MD,  berasal dari nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan. Dua nilai sosial ini mempengaruhi warga masyarakat .

Nilai sosial paguyuban menekankan pada kepentingan bersama, sedang nilai sosial patembayan , menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Konsep ini oleh Riggs disebut sebagai konsep prismatik.

Apabila dihubungkan dengan konsep ideologi, menurut hemat penulis nilai sosial paguyuban yang menekankan pada kepentingan bersama adalah identik dengan ideologi sosialis, sedang nilai sosial patembayan yang  menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu, identik dengan ideologi liberalis.

Hal ini dapat dipandang bahwa nilai-nilai Pancasila diambil dari sisi - sisi positif dari ideologi sosialis dan sisi-sisi positif dari ideologi liberalis. Hal ini tentunya sesuai dengan pandangan Bung Karno. Berkenaan dengan pandangan ini tidak sedikit orang yang berpandangan bahwa Pancasila adalah ideologi prismatik.

Selanjutny, manakala kita membahas dan membicarakan tentang konsep checks and balances (pengontrol dan penyeimbang) sebagai manifestasi oposisi yang direpresentasikan dan dilakukan oleh parlemen (DPR), khususnya oleh partai politik yang kalah dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden, tentu saja sesuai dengan nilai sosial patembayan, yang berarti pula sesuai dengan nilai Pancasila. 

Dengan demikian keberadaan dan kehadiran oposisi yang sesuai Pancasila, yang berarti pula membangun oposisi berarti membangun Pancasila. 


Konstitusi dan oposisi

Di dalam konstitusi (UUD 1945) kata oposisi dan kata koalisi, secara tekstual tidak tercantum dalam pasal- pasal konstitusi, namun secara kontekstual tercantum beberapa pasal dalam konstitusi negara.

Sebagai contoh, pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik". Kalimat gabungan partai politik dapat dimaknai sebagai koalisi partai politik. Itulah penafsiran hukum.

Sedangkan dalam pasal 20 A ayat (1) menyatakan: "Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi,, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan".

Kata fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam pasal  20  A ayat  (1) UUD 1945 dimaknai sebagai oposisi, yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan  jalannya pemerintahan.

Pasal 20 A ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat". Hak- hak DPR tersebut dimaknai sebagai fungsi oposisi dari parlemen yang berasal dari partai politik yang kalah dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden  .

Begitu pula dalam pasal 77 UU No. 27 Tahun 2009  tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan: "Untuk mendukung fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak-hak antara lain hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat.

Fungsi pengawasan (kontrol) dimaksudkan agar pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya tidak sewenang - wenang yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

Pengawasan berfungsi untu mengendalikan  kegiatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan agar tetap pada koridor hukum yang sudah disepakati, sehingga kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. 

Menurut Jimly As Shiddiqie bahwa fungsi pengawasan oleh parlemen dapat dibedakan:
(1). Pengawasan terhadap ketentuan kebijakan 
(2). Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan 
(3). Pengawasan terhadap terhadap penganggaran dan belanja negara 
(4). Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara 
(5). Pengawasan terhadap kinerja pemerintah  
(6). Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik . 

Dengan demikian fungsi oposisi di parlemen oleh partai politik yang kalah dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden, merupakan tugas yang mulia, bukan tugas yang hina.

Begitu pula keberadaan dan kehadiran partai oposisi tidak perlu ditakuti, mereka sama-sama melaksanakan tugas negara hanya berbeda cara yakni mengkritisi kebijakan pemerintah  yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Relasi antara pemerintah dengan oposisi di negara demokrasi pada hakikatnya adalah saling membangun bukan saling melemahkan. Kualitas pemerintahan yang baik akan melahirkan oposisi yang kokoh, sebaliknya oposisi yang kokoh akan teruji oleh pemerintah yang baik .

Terima Kasih, semoga tulisan ini bermanfaat . Wallahu A'lam bis Showab . 

Daftar Pustaka 
1. Mahfud MD  ( Membangun Politik Hukum  ) 
2. Munir  Fuadi  ( Teori Negara Hukum Modern) 
3. Jimly As Shiddiqie  ( Pengantar Hukum Tata Negara  2 ) 
4 . Sekjend MPR  ( Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 )
__________