Kasus Korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo Disidik KPK Sejak Agustus 2020

Konferensi pers KPK tentang kasus korupsi izin ekspor benih lobster. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mulai menyelidiki kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster (benur)  pada Agustus 2020, karena pada saat itulah komisi antirasuah itu mengeluarkan surat perintah dimulainya penyelidikan (Sprinlidik). 

"Kami mulai di bulan Agustus. Tentunya bulan Agustus ini bukan waktu yang singkat," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam jumpa pers, Rabu (25/11/2020) tengah malam.

Ia menambahkan, setelah menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan, maka pihaknya langsung mengumpulkan sejumlah informasi,  mulai teknologi yang digunakan untuk menerbitkan izn itu, hingga bank yang digunakan untuk mencari tahu kebenaran atas dugaan tindak pidana ini.

"Makanya, ketika sesuatu hal yang berkaitan dengan barang bukti elektronik ini dimainkan, kita tahu bahwa ini sampai pada sasaran," lanjutnya. 

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menambahkan, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dimana enam orang di antaranya merupakan penerima suap, dan satu orang pemberi suap. 

Keenam penerima suap adalah:
1. Edhy Prabowo (EP), Menteri KKP;
2. Safri (SAF), Stafsus Menteri KKP;
3. Andreau Pribadi Misanta (APM), Stafsus Menteri KKP sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster,
4. Siswadi (SWD), Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK);
5. Ainul Faqih (AF), Staf istri Menteri KKP; dan
6. Amiril Mukminin (AM)

Mereka dijerat pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara sang pemberi suap adalah Suharjito (SJT) sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP). Dia dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Andreau Pribadi Misanta dan Amiril Mukminin belum tertangkap dan diimbau agar menyerahkan diri.

Menurut Karyoto, Edhy ditangkap saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Rabu (24/11/2020) menjelang tengah malam, dan setelah itu KPK juga melakukan penangkapan di Depok, Bekasi dan Tangerang Selatan.

Berikut Edhy, total ada 17 orang yang ditangkap, termasuk istri Edhy yang juga anggota Komisi V DPR Iis Rosita Dewi dan sejumlah pejabat di KKP,  di antaranya Dirjen Tangkap Ikan KKP Muhammad Zaini, dan Humas KKP. 

Dengan telah ditetapkannya tujuh orang sebagai tersangka, maka praktis 12 orang dilepaskan kembali termasuk istri Edhy, dan statusnya sebagai saksi. 

Saat Edhy ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, menurut informasi yang beredar, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin ada dalam rombongan sang menteri dari Partai Gerindra itu, dan sempat pula diangkut ke KPK, namun dalam jumpa pers KPK sama sekali tidak menyebut nama Ngabalin, karena pendukung fanatik Presiden Jokowi itu kabarnya telah dilepaskan kembali tak lama setelah tiba di KPK. 

Saat penangkapan, KPK menyita sejumlah barang bukti, di antaranya kartu Debit ATM. (rhm)