Kadishub DKI: Trans 1000 Belum Punya Izin untuk Beroperasi di Perairan Kepulauan Seribu

Kadishub Syafrin Liputo. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, PT Trans 1000 Jakarta Transportindo belum memiliki izin operasional, dan akan ditindak jika telah mengenakan tarif selama masa sosialisasi.

Hal ini disampaikan menyusul adanya keluhan dari warga Kepulauan Seribu terkait pengenaan tarif yang dikenakan perusahaan itu sejak sosialisasi dilakukan sepekan yang lalu.

"Sampai sekarang Dishub belum punya kerjasama dengan Trans 1000. Dari hasil koordinasi kami dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, izin juga belum dikeluarkan karena permohonan izin yang disampaikan belum sesuai ketentuan," kata Syafrin kepada dekannews.com melalui telepon, Selasa (3/9/2019).

Meski demikian Syafrin mengakui kalau pihak PT Trans 1000 pernah datang ke Dishub dan meminta izin untuk melakukan sosialisasi di Pelabuhan Kaliadem, Jakarta Utara.

Ketika diberitahu bahwa sosialisasi itu dikeluhkan warga Kepulauan Seribu karena mengenakan tarif yang dinilai tidak adil, Syafrin mengatakan akan ia cek karena katanya, selama sosialisasi Trans 1000 tak boleh mengenakan tarif.

"Kalau terbukti mengenakan tarif akan kita tertibkan," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator Forum Solidaritas Untuk Rakyat (FostuR) Kepulauan Seribu, Tobaristani, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menghentikan operasional kapal milik PT Trans 1000 Jakarta Transportindo di perairan Kepulauan Seribu. 

Pasalnya, meski saat ini operasional perusahaan itu baru pada tahap sosialisasi, keberadaan kapal milik pengusaha swasta ini telah menimbulkan ketidakadilan bagi warga Kepulauan Seribu karena menggratiskan tarif untuk PNS, namun mengenakan biaya Rp25.000/penumpang kepada mereka dan Rp54.000/penumpang kepada wisatawan atau non warga Kepulauan Seribu.

"Warga mengeluh karena PNS gratis, tapi mereka harus bayar," tegas Toba kepada dekannews.com, Senin (2/9/2019).

Ia menambahkan, PT Trans 1000 melakukan sosialisasi sejak pekan lalu dengan satu kapal dan dengan rute ke semua pulau di Kepulauan Seribu.

"Sosialisasi ini juga mencemaskan pemilik 42 kapal tradisional, karena Trans 1000 berencana mengubah kapal tradisional menjadi kapal kargo jika telah resmi beroperasi. Apalagi karena pada September ini Trans1000 akan mengoperasikan lagi empat kapalnya," imbuh dia.

Aktivis ini mengakui, kecemasan para pemilik kapal tradisional itu muncul karena jika kapal mereka dijadikan kapal kargo, maka bisnis pengangkutan penumpang yang telah mereka geluti selama puluhan tahun, akan berakhir. Sementara di sisi lain, bagaimana mekanisme pengubahan kapal mereka menjadi kapal kargo oleh Trans 1000, hingga kini juga tidak jelas karena tidak ada tindak lanjutnya. P

"Karena itu kami mendesak Gubernur Anies Baswedan agar menghentikan operasional kapal Trans 1000 itu. Gubernur harus ingat janjinya bahwa dia akan membuat Jakarta maju dan membuat warganya bahagia," tegas Toba. 

Seperti diketahui, Trans 1000 berencana membuka bisnis pelayaran dengan rute Pelabuhan Kaliadem, Jakarta Utara, ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Perusahaan itu semula berencana memulai bisnisnya pada Oktober 2018 dengan mengerahkan 16 unit kapal, namun urung karena selain belum memiliki kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta, juga diprotes para pemilik kapal tradisional karena perusahaan itu berencana mengubah kapal-kapal tradisional itu menjadi kapal kargo, sehingga Trans 1000 dicurigai ingin memonopoli jalur transportasi di Kepulauan Seribu dengan rute Pelabuhan Kaliadem ke pulau-pulau di Kepulaun Seribu.

Pada Februari 2019, PT Trans 1000 menggelar forum group discussion (FGD) di kantor walikota Jakarta Utara, terkait rencananya membuka pelayaran dengan rute Kaliadem ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu, dengan menghadirkan pembicara Dirut PT Trans 1000 Nana Suryana dan Asisten Deputi Bidang Transportasi Pemprov DKI Jakarta, Sunardi Sinaga.

Dalam keterangannya, Sunardi antara lain mengatakan kalau beroperasinya kapal Trans 1000 merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi sarana angkutan laut di Kepulauan Seribu.

Hingga berita ditayangkan, pihak Trans 1000 belum dapat dikonfirmasi. (rhm)