Jokowi dan Menteri Kabinet Kerja Disarankan Berkantor dan Blusukan di Papua

Jokowi, Ibu Negara Iriana dan rombongan meninggalkan Istana. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Presiden Jokowi dan para menteri Kabinet Kerja disarankan berkantor dan blusukan di Papua untuk meredam gejolak di Bumi Cendrawasih itu.

Menurut laporan The Guardian, Kamis (29/8/2019), unjuk rasa yang berlangsung sejak 19 Agustus 2019 dan berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat itu telah menewaskan tujuh orang.

"Saya sarankan pak @jokowi dam jajaran kabinetnya segera berkantor di Papua. Sebagai pemenang lebih 90% Pilpres 2019 di Papua tentu bisa menyejukkan suasana di Papua. Apalagi kalau bapak blusukan naik motor bersama Ibu Iriana. Selain itu sekalian latihan, kan katanya mau pindah ibukota," sindir Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade melalui akun Twitter-nya, @andre_rosiade, seperti dikutip dekannews.com, Sabtu (21/8/2019).

Saran yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah yang juga Jubir Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Kondisi Papua saat ini adalah ujian serius bagi NKRI. Oleh sebab itu sikap saling tolong menolong di antara kekuatan politik, penting agar rakyat Papua yakin Papua harus tetap NKRI. Saran saya Pak @jokowi dan anggota kabinet bisa berkantor dan blusukan untuk meyakinkan rakyat Papua," kata Dahnil melalui akun @Dahnilanzar.

Kerusuhan di Papua dan Papua Barat dipicu insiden penyerangan dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dan kejadian di Malang, Jawa Timur. 

Kedua insiden itu membuat mahasiswa di Papua melakukan unjuk rasa di sejumlah kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat. Aksi pertama di Manokwari berujung kerusuhan yang membuat sejumlah rumah, toko dan bahkan gedung DPRD setempat serta gedung MRP Papua Barat, dibakar massa. 

Kerusuhan ini meluas, disertai tuntutan untuk lepas dari NKRI. Tuntutan merdeka bahkan juga disuarakan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Papua di Istana Negara, Jakarta, lengkap dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora, bendera milik Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dalam kondisi panas seperti ini, Kemenkominfo membatasi akses jaringan internet di Papua dan Papua Barat dengan alasan untuk mencegah makin merebaknya konten hoaks yang dapat membuat situasi di Papua dan Papua Barat semakin memanas.

Kebijakan ini diikuti pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi pada 21 Agustus 2019 dengan alasan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat.

Akibatnya, layanan internet di kedua provinsi itu, juga telepon dan fasilitas SMS, tak dapat digunakan, sehingga apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat tak dapat dikabarkan keluar, dan kabar dari luar tak dapat masuk ke kedua provinsi itu.

Belakangan, Kamis (29/8/2019), Menkominfo Rudiantara mengatakan kalau tidak ada kebijakan black out telekomunikasi dari pemerintah untuk Jayapura, Papua.

"Kebijakan pemerintah hanya melakukan pembatasan atas layanan data, sementara layanan suara (menelepon/ditelepon) serta SMS (mengirim/menerima) tetap difungsikan," katanya.

Ia mengaku,  terkait putusnya hampir seluruh layanan telekomunikasi di Jayapura, karena ada yang memotong kabel utama jaringan optik Telkomsel di Jayapura.

"Yang terjadi di Jayapura, ada yang memotong kabel utama jaringan optik Telkomsel yang mengakibatkan matinya seluruh layanan telekomunikasi," katanya.

The Guardian melaporkan, sejak kerusuhan di Manokwari pada 19 Agustus, hingga Kamis (29/8/2019) telah tujuh orang tewas dalam aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

 

"Enam pengunjuk rasa dan seorang tentara tewas dalam bentrokan di Provinsi Papua Barat dan Papua yang tengah bergolak, namun pengunjuk rasa dan polisi membantah jumlah orang yang meninggal ini," kata media itu.

Menurut media ini, enam dari tujuh orang yang tewas merupakan pengunjuk rasa di depan kantor Bupati Deiyai.

"Seorang sumber di Kabupaten Deiyai kepada The Guardian mengatakan, polisi menembakkan peluru tajam kepada demonstran yang melakukan aksinya sambil duduk di luar kantor kabupaten pada Rabu (28/8/2019), sehingga enam orang tewas dan dua lainnya luka parah," kata media itu lagi.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengklaim mengetahui pihak yang menunggangi kerusuhan di Papua.

Pernyataan dikemukakan berdasarkan laporan dari Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

"Pada saat terima laporan dari kapolri, panglima (TNI) dan kepala BIN, memang kerusuhan ini ada yang menunggangi, ada yang ngomporin,ada yang provokasi, ada yang sengaja mendorong agar terjadi kekacauan," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta,  Jumat (30/8/2019) malam. 

Wiranto juga mengklaim sudah tahu siapa pihak yang mengambil keuntungan dari kerusuhan tersebut, dan meminta pihak 'penunggang' untuk segera menghentikan aksinya. 

Meski demikian Wiranto enggan membuka secara jelas siapa sebetulnya pihak yang menginginkan kerusuhan di Papua. Dia juga tak menjawab apa tujuan dari pihak yang dia maksud.

Seperti diketahui, menurut hasil rekapitulasi KPU, pada Pilpres 2019 kemarin, Jokowi dan Capresnya Ma'ruf Amin memperoleh suara 3.333.065 atau 90,66%, sementara rivalnya, Prabowo-Sandi hanya memperoleh 311.352 suara atau 9,34%. (rhm)