Jika Bersalah, Presiden LIRA Minta KPK Tahan Melchias Mekeng

Presiden LIRA Ollice Datau. (Dok: LIRA)

Jakarta, Dekannews- Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Olivia Elvira meminta KPK menahan anggota Fraksi Golkar DPR RI Melchias Markus Mekeng.

Pasalnya, pada Selasa (10/9/2019) kemarin KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM agar mencegah Mekeng agar tidak dapat berpergian keluar negeri karena diduga terkait kasus dugaan suap kepada anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dengan tersangka bos Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) Samin Tan.

"Saya minta KPK segera menahan Machius Mekeng kalau memang bersalah dalam kasus itu," kata perempuan berhijab yang akrab disapa Ollies Datau tersebut kepada dekannews.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (11/9/2019).

Sebelumnya, Selasa (10/9/2019), juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap seseorang bernama Melchias Markus Mekeng, Anggota DPR RI, untuk selama 6 bulan ke depan terhitung sejak Selasa kemarin.

"Pelarangan ke luar negeri terhadap MMM berkaitan dengan kasus dugaan suap kepada anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dengan tersangka pemilik BLEM (Borneo Lumbung Energi dan Metal) berinisial SMT (Samin Tan)," katanya.

Suap berkaitan dengan pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian ESDM.

Selain mencegah Mekeng, Rabu ini KPK juga memeriksa ketua Tim Pemenangan Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto tersebut. Tim ini dibentuk untuk memenangkan Airlangga dalam pemilihan Ketum Golkar baru untuk periode 2019-2024 pada Musyawarah Nasional (Munas) yang akan digelar Desember mendatang. 

"MMM diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMT," imbuh Febri.

KPK sebelumnya juga telah memperpanjang pelarangan ke luar negeri terhadap Samin Tan, dan seorang saksi bernama Nenie Afwan, demi kepentingan proses penyidikan. Keduanya dilarang ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 5 September 2019.

Samin menjadi  tersangka karena diduga menyuap Eni Maulani Saragih sebesar Rp5 miliar terkait pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubata (PKP2B) PT AKT Kementerian ESDM.

KPK menjerat Samin dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk kasus ini, selain menjadikan Samin dan Eni sebagai tersangka, KPK juga menjadikan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, sebagai tersangka. (rhm)