Jatah Menteri bagi Maluku Tanggung Jawab Politik PDIP

Suasana Rapat Kerja Menteri Kabinet Jokowi Jilid I. [foto:ist]

Jakarta, Dekannews - Konstalasi politik pasca penetapan pasangan capres cawapres terpilih oleh KPU, menjadi sebuah tontonan kegamangan partai politik dan sederet tokoh nasional maupun daerah sehingga bisa terakomodir dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo Jilid II.

Dalam pandangan aktivis perempuan Maluku ini, apa yang sedang terjadi di Maluku saat ini, berbagai komponen menyuarakan keinginan figur Maluku bisa terakomodir dalam kabinet kerja periode ke dua dari  Jokowi. 

"Suara masyarakat Maluku soal jatah menteri sebenarnya sah sah saja. Selama ini Maluku boleh di bilang termarginalkan secara peran di republik ini," ungkap CH Tieneke Pelupessy MAk, menanggapi dinamika politik di Maluku terkait permintaan jatah menteri dalam kabinet Jokowi Jilid II, kepada dekannews.com, akhir pekan lalu, di Jakarta. 

Menurut Tieneke, untuk bisa menempatkan orang Maluku dalam jajran kabinet Jokowi, kita harus berjuang secara kolektif jangan parsial dengan mengusung isu - isu yang tidak begitu rasional. 

"Bagi saya terkait jatah untuk Maluku, secara politik orang Maluku secara keseluruhan harus menutut pertanggung jawaban politik kepada partai pengusung Jokowi - Amin, terutama PDIP. Kenapa PDIP? Pertama PDIP adalah partai pengusung Jokowi. Kedua,  Gubernur Maluku sekarang adalah Ketua DPD PDIP Maluku bahkan Ketua Tim Pemenangan Jokowi untuk wilayah Maluku dan yang terakhir terkait pengorbanan dan loyalitas sebagian besar rakyat Maluku yang selalu memenangkan PDIP di hampir semua kontestasi politik. Ini tidak bisa diabaikan oleh PDIP begitu saja," beber Tieneke.

Bisa kita lihat realitasnya, lanjut Tieneke, dua periode kemenangan Jokowi dalam kontestasi Pilpres di Maluku itu bukti. "Jadi pertanggung jawaban politik yang harus ditagih bahkan dituntut bukan isu - isu yang pada akhirnya memicu konflik kepentingan diantara sesama rakyat Maluku. Untuk realisasikan ide ini butuh sinergitas semua pihak, tanpa melihat apapun yang melekat, baik itu suku, agama maupun background partai politiknya," pungkas Tieneke. (kir)