Januari-Mei 2020 DPRD dan PNS DKI Terancam Tak Gajian

Ilustrasi PNS DKI. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, juga pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta, terancam tak gajian pada Januari-Mei 2020 akibat kelambatan DPRD membahas APBD 2020.

Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak permohonan perpanjangan waktu pembahasan APBD 2020 oleh DPRD DKI Jakarta,  dan pembahasan harus sudah rampung serta disahkan pada 30 November 2019.

"Jadi, yang saya ingin katakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak pernah menyebutkan perpanjangan (waktu pengesahan)," ujar Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin seperti dilansir sejumlah media, Jumat (22/11/2019).

Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 106 ayat (1) menyatakan; "Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun". 

Waktu yang dimaksud dalam ayat itu adalah 30 November 2019, sementara saat ini DPRD dan Pemprov DKI Jakarta masih berkutat membahas KUA/PPAS yang pembahasannya baru masuk Banggar pada Senin (25/11/2019). 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik pada Kamis (21/11/2019) mengatakan, APBD 2020 akan disahkan pada pertengahan Desember 2019.

Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah mengatakan, jika Kemendagri tidak memberi waktu bagi DPRD dan Pemprov DKI untuk mengesahkan APBD 2020 setelah 30 November 2019, maka apa yang terjadi pada 2015 terulang kembali, yakni DKI harus menggunakan pagu anggaran yang lama, yakni pagu anggaran APBD 2019, karena pasal 110 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan; "Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya". 

Tak hanya itu, pasal 110 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan; "Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". 

Menurut Amir, untuk memenuhi amanat PP ini, maka Gubernur Anies Baswedan harus menerbitkan Pergub, dan setelah itu Pemprov DKI bersama DPRD kembali menyusun anggaran berdasarkan pagu anggaran APBD Perubahan 2019 yang senilai Rp89 triliun. 

"Penyusunan itu bisa makan waktu beberapa bulan, sehingga Maret 2020 APBD baru bisa digunakan dan setelah melalui beberapa proses, gaji PNS dan DPRD baru dapat dicairkan pada Juni 2020. Itu artinya pada Januari hingga Mei 2020, PNS dan DPRD nggak gajian," katanya. 

Data yang dihimpun menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta telah menyerahkan KUA/PPAS ke DPRD pada Juli 2019, namun DPRD DKI periode 2014-2019 menghentikan pembahasan dengan alasan untuk dilanjutkan dan diselesaikan oleh DPRD DKI periode 2019-2024 yang dilantik pada 26 Agustus 2019. Namun DPRD baru ini lamban menyusun alat kelengkapan Dewan (AKD), sehingga pembahasan baru dapat dilanjutkan pada Oktober 2019 setelah komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar) dan lain-lain, terbentuk. 

Saat pembahasan baru dimulai, Pemprov DKI merevisi KUA/PPAS karena pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai target, sehingga harus diturunkan Rp6,5 triliun dari Rp97 triliun. Terakhir, setelah dibahas di komisi-komisi, plafon KUA/PPAS diturunkan lagi menjadi Rp87 triliun karena PAD diperkirakan hanya mencapai besaran itu. 

Amir mengatakan, meski gaji baru dapat dicairkan pada Juni 2020, namun PNS masih dapat tenang karena ada TKD (tunjangan kerja daerah). 

"Kalau DPRD, mereka harus menunggu sampai Juni," tegasnya. (rhm)