Jangan Anggap Remeh Karhutla di Sumatera dan Kalimantan

Ilustrasi. (Foto: Int)

PERBUATAN membakar hutan, kebun dan lahan dengan sengaja untuk kepentingan apapun, dilarang oleh undang-undang.

Oleh: H Irwan
Anggota DPR-RI Terpilih 2019-2024 Dapil Kalimantan Timur

Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia khususnya di Sumatera dan Kalimantan akhir-akhir ini makin meluas dan berdampak. Korban jiwa terbakar, gangguan ISPA, termasuk kerugian hutan berikut biodiversity-nya, perkebunanan, kebun dan ladang masyarakat terus berlangsung.

Prihatinnya lagi dari upaya pemerintah terlihat belum maksimal. Dari pemerintah pusat dan daerah seperti ada putus koordinasi. Dimana keseriusan pemerintah daerah juga patut dipertanyakan untuk mencegah Karhutla, termasuk biaya pencegahan dan pemadamannya.

Karhutla sendiri bisa terjadi karena perbuatan korporasi ataupun dari masyarakat sendiri. Bisa oleh perusahaan kehutanan ataupun perkebunan maupun oleh masyarakat yang berkebun atau berladang. Pola land clearing terus dibakar adalah cara lama yg belum bisa hilang.

Karhutla biasanya banyak terjadi di areal Hutan Tanaman Industri, Kebun Sawit, Lahan Gambut, Ladang berpindah ataupun hutan atau lahan yang ada singkapan batu bara di permukaan tanah ataupun di dalam tanahnya. Biasanya kebakaran seperti ini tahan lama dan susah dipadamkan.

Perbuatan membakar hutan, kebun dan lahan dengan sengaja untuk kepentingan apapun, dilarang oleh undang-undang. Ada tiga aturan UU yang melarang warga untuk melakukan pembakaran lahan, tapi tetap saja terjadi kebakaran hutan dan lahan tiap tahunnya.

1. UU No 41 Thn 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat (3) berisi; pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun & denda maksimal Rp 5 miliar. Lalu, pasal 78 ayat (4) berbunyi; pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dengan denda maksimal sebesar Rp1,5 miliar.

2. UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
pasal 8 ayat (1) menyebutkan; seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

3. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pasal 108 menyatakan; seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar.

Harusnya dengan ketiga UU itu maka Karhutla di negara kita sudah bisa dikurangi bahkan dihilangkan,  tetapi faktanya tiap tahunnya terus berulang dan ada korban jiwa, kerusakan lingkungan hidup dan hutan serta kerugian biaya. Presiden RI tentunya diharap turun tangan langsung mengatasi kejadian ini.

Pak Jokowi harus berani membuka data HGU berikut Izin Pegusahaan Hutan terutama data Hutan Tanaman Industri kemudian di overlay dengan data titik api (hotspot) di Kalimantan dan Sumatera. 

Dengan analisis spasial, maka seharusnya segera bisa diumumkan daftar perusahaan nakal pembakar hutan dan lahan dan segera ditindak tegas, bahkan sampai pencabutan izin usaha. 

Terkait masyarakat yang membakar lahannya, maka tugas pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat bersama polisi dan TNI melakukan sosialisasi dan pendekatan yang intens kepada masyarakat pemilik lahan agar tidak membakar lahannya saat ini.

Karhutla ini jangan dianggap remeh, tidak penting dan tidak diselesaikan, karena ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan masyarakat, kesehatan, perkembangan ekonomi dan  pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia. End