Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Kontrak UP Perparkiran Diduga Ditilep

Mahfud. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta agaknya masih rawan korupsi meski pada Februari 2019 lalu pucuk pimpinannya telah diganti oleh Gubernur Anies Baswedan.

Pasalnya, seorang mantan pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pegawai kontrak di UP Perparkiran, mengungkap kalau selama sekitar tiga tahun bekerja di unit kerja perangkat daerah (UKPD) itu, ternyata saldo BPJS Ketenagakerjaannya hanya Rp502.271,56.

"Saya kerja di UP Perparkiran sebagai pegawai PKWT sejak 2016. Selama kerja di situ sampai saya dialihtugaskan ke CV CMA (Cahaya Muara Angke) pada Agustus 2019, gaji saya dipotong 2% untuk BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ketika beberapa waktu yang lalu saya cek, ternyata saldo di BPJS saya cuma Rp500 ribuan," kata Mahfud, mantan pegawai PKWT itu, kepada dekannews.com di Jakarta, Jumat (22/11/2019) malam.

Ia menambahkan, berdasarkan perhitungannya, dengan gaji Rp3,35 juta/bulan pada 2016 hingga Rp3,9 juta pada Agustus 2019, seharusnya saldo BPJS Ketenagakerjaannya sekitar Rp5 juta, bukan Rp502.271,56.

 

"Saya pernah menemui bagian SDM UP Perparkiran,  Pak Thamrin, tapi Beliau mengatakan kalau saya akan mempertanyakan soal BPJS itu, ia akan menghubungi Pak Ujang, Biro Hukumnya," imbuh dia.

Mahfud mengaku kalau semula ia tidak "ngeh" kalau ada yang ganjil pada Saldo BPJS Ketenagakerjaannya,  sampai kakaknya yang bekerja sebagai manager HRD di sebuah perusahaan, mengajaknya ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mengecek saldonya itu. 

"Kakak saya ngecek setelah tahu kalau saya keluar dari CV CMA dan menganggur," katanya.

Dari keterangan laki-laki ini diketahui kalau pada Agustus 2019, ia dialihtugaskan oleh UP Perparkiran ke CV Cahaya Muara Angke (CMA), tapi karena tidak betah, dia keluar dan hingga kini masih menganggur.

"Saya sih berharap pimpinan di UP Perparkiran menangani ini. Kalau nggak, mungkin akan kita teruskan masalahnya," kata dia.

Hingga berita ditayangkan, Kepala UP Perparkiran Muhammad Faisol belum memberikan komentar karena konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp-nya hingga kini belum direspon.

Saat ditelepon, ponselnya tidak diangkat.

Sebelumnya, publik pernah dibuat geger karena pada 15- Oktober-15 Desember 2017 UP Perparkiran memotong remunerasi pegawai non PNS hingga dua kali tanpa dasar hukum yang jelas, dan pada tahun yang sama serta pada 2018, tidak mencairkan dana pembelian seragam untuk 2.600 juru parkir (Jukir)  dan tidak membayarkan THR untuk sekitar 10% dari ke-2.600 Jukir tersebut. Kasus ini pada 14 Agustus 2018 dilapirkan kepada Gubernur Anies Baswedan.

Pada 25 Februari 2019, kepala UP Perparkiran dimutasi sebagai Kasie Angkutan Jalan Sudin Perhubungan Jakarta Utara. Dia dan penggantinya, Muhammad Faisol, dilantik pada hari yang sama bersama 1.123 pejabat lain di DKI yang juga mengalami mutasi. (rhm)