Irjen Firli Dicap Sebagai Simbol Pelemahan KPK

Irjen Pol Firli Bahuri. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews- Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Firli Bahuri mendadak mendapat cap sebagai simbol pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Cap itu diterakan Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Jumat (13/9/2019), dalam acara Koalisi Madani Penyelamat KPK di Kantor Formappi, Jakarta Timur. 

Firli terpilih menjadi ketua KPK periode 2019-2023 setelah meraih suara terbanyak, 56 suara, dalam voting di Komisi III DPR, Kamis lalu. 

"Firli ini simbol aja dari perjuangan besar untuk melemahkan KPK," kata Ketua Formappi  Luciu  Karius seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu (14/9/2019). 

Lucius menegaskan, Firli punya rekam jejak bermasalah, terutama terkait dugaan pelanggaran kode etik ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Di sisi lain, kata dia, yang dibutuhkan KPK adalah sosok pemimpin kuat dengan sedikit masalah, karena rekam jejak buruk pemimpin KPK dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyandera mereka dalam menjalankan tugas memberantas korupsi.

"Kalau DPR menilai banyak masalah di KPK, maka harusnya DPR hadirkan pimpinan yang tidak bermasalah. Karena (jika pimpinan KPK) itu (bermasalah) bisa jadi sandera, membuat legitimasi sebagai pimpinan KPK lemah sejak awal, dan ini memuluskan niat DPR dan niat koruptor untuk melemahkan KPK," tegas Lucius.

Seperti diketahui, sejak perintah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK dan nama Firli masuk daftar, resistensi terhadapnya telah sangat tinggi. Ia dicurigai mewakili kepentingan tertentu karena meski track record-nya saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK buruk, dia tetap dapat melalui tahapan demi tahapan seleksi, hingga akhirnya terpilih menjadi ketua KPK periode 2019-2023.

Kecurigaan ini makin menguat karena sehari sebelumnya Presiden Jokowi menerbitkan surat presiden (Surpres) yang isinya menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang dilakukan DPR dengan menggunakan hak inisiatif, meski revisi UU itu tidak masuk Program Legislasi Nasional (Legislasi) Prioritas DPR, sehingga ada dugaan terpilihnya Firli dan revisi UU KPK merupakan satu paket dengan tujuan melemahkan KPK. Penolakan atas revisi UU itu pun bergema. 

Buntutnya, muncul sekelompok orang yang menamakan diri Himpunan Aktivis Indonesia mendemo KPK pada Jumat (13/9/2019) siang dengan agenda mendukung revisi itu. 

Aksi semula berlangsung damai, namun ketika petugas pengamanan KPK melarang mereka memasuki gedung lembaga antirasuah tersebut, aksi berubah menjadi kerusuhan, karena para peserta aksi membakar karangan bunga yang dipajang di depan kantor KPK, dan bertuliskan keprihatinan serta dukungan terhadap KPK. mereka juga melempari gedung KPK dengan berbagai benda seperti batu, bambu dan botol, sehingga pegawai KPK, wartawan dan petugas keamanan kocar kacir menyelamatkan diri. 

Endingnya sore hari, saat tiga komisioner KPK menggelar konferensi pers. Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku kecewa karena revisi UU KPK tidak melibatkan mereka, sehingga memutuskan untuk mengembalikan pengelolaan lembaga itu kepada Presiden Jokowi. (rhm)