Inspektorat Diduga Masuk Angin dalam Mengaudit Investigasi Reklame di Tower City

Victor Irianto. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto menduga Inspektorat DKI Jakarta telah masuk angin dalam mengaudit investigasi dua titik reklame di sisi utara dan selatan halaman Gedung The Tower City, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Pasalnya, meski audit investigasi dilakukan sejak Juli 201, namun hingga kini audit tersebut belum rampung.

"Idealnya tiga bulan sejak audit investigasi dilakukan,  sudah ada kata akhir. Kalau sampai sekarang kata akhir itu belum ada, ini tidak wajar," kata Victor kepada dekannews.com di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Ia pun mempertanyakan apa yang dikedepankan Inspektorat dalam melakukan audit investigasi tersebut? Apakah untuk menegakkan peraturan? Atau "pertemanan"?

Kalau untuk menegakkan peraturan, tegas dia, seharusnya paling lambat September Inspektorat telah memiliki kata akhir.

"Kalau kata akhir audit investigasi menyatakan kedua titik reklame itu melanggar administrasi, publikasikan agar masyarakat tahu. Kalau bukan pelanggaran administasi,  ajukan ke Satpol PP agar kedua titik reklame itu ditebang," katanya.

Salah satu aktivis senior di Jakarta ini menilai, jika hingga November 2019 ini kata akhir dari audit investigasi tersebut belum ada, maka patut diduga Inspektorat dengan sengaja menggantung audit tersebut.

"Dan ini dapat juga mengindikasikan kalau Inspektorat telah masuk angin," tegas Victor.

Salah satu reklame di Tower City yang bermasalah. 

 

Seperti diketahui, kedua titik reklame di sisi utara dan selatan Gedung The Tower City pertama kali dipersoalkan oleh Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) Syaiful Jihad, karena kedua titik reklame milik PT SMN tersebut tersebut berada di Kawasan Kendali Ketat Jalan MH Thamrin, namun dibuat dengan tiang tumbuh, sehingga dinilai melanggar pasal 9 Pergub Nomor 148 Tahun 2017  tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame.

Selain hal tersebut, Gedung The Tower City masuk Kawasan White Area atau kawasan terlarang untuk reklame, sehingga dinilai melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, dan juga melanggar Pergub 148.

Konon, PT SMN dapat mendirikan kedua titik reklame itu karena mendapat izin dari PTSP Jakarta Pusat.

Pada Juli 2019, Inspektorat melakukan audit investigasi terhadap kedua titik reklame tersebut, namun hingga kini belum ada hasilnya.

Terakhir, pada 17 Oktober 2019, Kepala Inspektorat Muchael Rolandi mengatakan kalau audit investigasi belum selesai karena tim baru meminta pendapat dari pakar bangunan. (rhm)

Pelanggaran diduga terjadi karena meski Gedung The Tower City berada di Kawasan Kendali Ketat Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, kedua titik reklame di sisi utara dan selatan halaman gedung The Tower City itu didirikan di atas exhaust dan menggunakan tiang tumbuh, sehingga dinilai melanggar pasal 9 Pergub 148 yang mensyaratkan bahwa setiap reklame di Kawasan Kendali Ketat dibuat menempel di dinding bangunan atau dibangun di atas bangunan.

Pelanggaran yang lebih krusial adalah lokasi dimana Gedung The Tower City berada termasuk dalam Kawasan White Area atau kawasan terlarang untuk pemasangan reklame, sehingga seharusnya kedua reklame tersebut tak boleh ada di sana.

Kedua titik reklame milik PT SMN tersebut dapat eksis karena mendapat izin dari PTSP Jakarta Pusat.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Inspektorat DKI Michael Rolandi mengatakan kalau hingga saat ini audit investigasi masih dalam proses.

"Masih harus bahas dengan ahli bangunan," katanya.

Ia menjelakan, pendapat ahli tersebut diperlukan karena konstruksi kedua reklame itu yang terbuat dari besi, dikategorikan sebagai bangunan.

Selain itu, ada kontroversi dalam penggunaan exhaust untuk mendirikan reklame, karena pihak PT SMN menganggap exhaust adalah sebuah bangunan sehingga dapat mendirikan reklame di atasnya, sementara Syaiful Jihad dan Ketua Serikat Pengusaha Reklame Jakarta (SPRJ) Didi O Affandi menilai exhaust bukan bangunan, melainkan bagian dari fasilitas gedung/bangunan, sehingga tak boleh didirikan reklame di atasnya. (rhm)