Input Data di Situng Belum Tuntas Hingga Habis Lebaran, Pengamat Minta KPU Diaudit

Situng KPU, Sabtu (8/6/2019) pukul 04:00 WIB. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews-  Pengamat politik yang juga merupakan Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies, Muhammad Tri Andika, meminta agar kinerja KPU diaudit.

Pasalnya, hingga Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah pada 5-6 Juni 2019 berlalu, operator Sistem Informasi Penghitungan (Situng) suara KPU belum juga menyelesaikan input data hasil Pilpres 2019. Padahal, KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi manualnya pada 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB dengan hasil memenangkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,5%.

Dari pantauan terlihat kalau input data agaknya masih terus dikerjakan. Pasalnya pada H+1 Lebaran atau Jumat (7/5/2019) pukul 18:00 WIB, Sindonews memantau input data baru sebanyak 97.06751%, namun saat Dekannews memantau pada H+2 Lebaran atau Sabtu (8/5/2019) pukul 04:00 WIB, input data di Situng terlihat telah bertambah menjadi 97,07501%. 

"Ini sangat di luar kewajaran. Logikanya, KPU sudah memiliki seluruh data di tiap TPS, sehingga telah mengumumkan hasil rekap manual pada 21 Mei yang lalu, namun mengapa sampai saat ini Situng KPU belum selesai? Saya kira ada yang kurang pas di sini. Perlu ada audit kinerja, baik terhadap Situng KPU, maupun pada tahapan yang lainnya, karena ini berkaitan dengan penggunaan uang rakyat, serta KPU memegang peranan penting dalam demokrasi Indonesia," ujar Tri Andika dalam siaran persnya seperti dikutip dari Sindonews, Sabtu (8/6/2019).

Tri Andika khawatir dengan tidak selesainya input data di Situng, dan tanpa ada penjelasan yang memadai, KPU dianggap melawan putusan Bawaslu. Lebih dari pada itu, cara kerja seperti ini buruk bagi demokrasi di Indonesia.

"Kita perlu tahu apa alasan KPU belum menyelesaikan perhitungan di Situng, sementara data sudah lengkap. Harus ada penjelasan terbuka dari KPU. Kita khawatir ini akan membentuk opini seolah-olah KPU melawan putusan Bawaslu untuk mencermati proses Situng," imbuh dia.

Andika meminta KPU agar bersikap bijaksana dan terbuka. Terlebih saat ini KPU sebagai pihak terlapor dalam gugatan sengketa Pilpres yang diajukan pihak Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk memperbaiki persepsi publik, saya kira KPU harus bersikap terbuka. Saya kira tidak bijak membiarkan Situng KPU yang belum selesai seperti ini. Saya kira KPU tidak punya masalah internal, karena selalu terlihat baik di publik. Jika pun ada, tentu kita perlu tahu, karena KPU ini milik seluruh rakyat Indonesia" tegas Andika.

Sebelumnya, atas laporan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi terkait dugaan kecurangan pada input data di Situng KPU, dimana perolehan suara 01 ditambah dan perolehan suara 02 dikurangi, Bawaslu telah menyatakan KPU melanggar administrasi Pemilu terkait tata cara penginputan data di Situng. Walau begitu KPU tetap diminta mempertahankan Situng sebagai wadah informasi publik dengan catatan, KPU harus mengedepankan ketelitian dan akurasi dalam memasukkan data, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Putusan itu dikeluarkan Bawaslu dalam sidang pleno di kantornya di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 16 Mei 2019. (rhm)