Ingatkan Mendagri, Fadli Zon: Kepala Daerah Tak Bisa Dicopot Dengan Instruksi Menteri

Fadli Zon. (Foto: pikiran rakyat)

Jakarta, Dekannews- Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, mengkritik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang akan menerbitkan Instruksi Mendagri tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Pencegahan Covid-19.

Instruksi ini mengancam kepala daerah yang dinilai tak mampu menegakkan Prokes tersebut, sehingga menimbulkan kerukunan, dengan sanksi pencopotan. 

"Mana bisa instruksi menteri (Inmen) bisa mencopot Kepala Daerah (KDH). KDH dipilih oleh rakyat dan prosedur pemberhentian melalui proses panjang, bukan oleh Inmen," kata Fadli melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, Kamis (19/11/2020). 

Seperti diketahui, niat Tito menerbitkan Instruksi Mendagri disampaikan Rabu (18/11/2020), dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, menyusul terjadinya kerumunan di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, akibat penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh FPI, dan acara pernikahan anak bungsu Habib Rizieq Shihab (HRS), pada Sabtu (14/11/2020). 

Kejadian ini membuat sejumlah pihak terkait, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,  dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya karena dilaporkan telah melanggar UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini, karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian," ujar Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR tersebut. 

Tito meminta kepala daerah mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, termasuk aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia menegaskan, agar kepala daerah konsisten menaati Prokes guna mencegah penyebaran Covid-19.

"Saya meminta kepala daerah untuk menjadi teladan mematuhi protokol kesehatan, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan," kata Tito.

Mantan Kapolri itu mengingatkan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  memuat ketentuan dimana kepala daerah wajib menaati seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Jika kewajiban ini dilanggar, kepala daerah dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

Tito menambahkan, dirinya sudah memberikan teguran tertulis kepada 83 kepala daerah yang di daerahnya terjadi kerumunan besar di tengah pandemi Covid-19. Ia menegaskan agar kepala daerah mencegah hal-hal yang melanggar prokes sehingga berpotensi terjadi penyebaran virus corona.

Hingga hari ini tindakan polisi mempersoalkan kerumunan di Petamburan masih menjadi polemik, karena kerumunan yang terjadi di Solo, saat Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2020 di KPU Solo, juga kerumunan yang terjadi dalam acara kliwonan Habib Luthfi di Pekalongan, Jawa Tengah, tidak dipersoalkan. 

Tak heran kalau tindakan polisi yang hanya mempersoalkan kerumunan di Petamburan lebih bernuansa politis dibanding penegakkan Prokes Covid-19, karena Gubernur Anies Baswedan di mata pemerintah adalah lawan politik, sama sepertin HRS, karena Anies mengalahkan Ahok di Pilkada Jakarta 2017. (rhm)