IMB Pulau D Mendadak Dipersoalkan, Anis: Pengembang Telah Didenda

Anies Baswedan. (Foto: suara)

Jakarta, Dekannews- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti tak henti-henti mendapat serangan dari pendukung mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Setelah diserang melalui Program Mudik Gratis 2018 dan Takbiran Keliling dalam rangka merayakan Idul Fitri 1440/2019, kali ini serangan datang dari proyek kontroversial di Teluk Jakarta; proyek reklamasi.

Pada Juni 2018, Anies mencabut izin reklamasi 13 pulau yang belum dibangun, dan menyegel empat pulau yang sudah jadi, di antaranya Pulau C dan D yang dibangun PT Kapuk Naga Indah, berikut bangunan-bangunan yang telah didirikan di Pulau D.

Pada November 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menerbitkan IMB untuk Pulau C dan D, termasuk untuk bangunan-bangunan di Pulau D, sehingga pada bulan yang sama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) mencabut semua segel tersebut.

Lebih dari lima bulan kasus itu mengendap, namun mendadak pada Juni 2018 kasus kembali mencuat karena diberitakan sejumlah media. DPRD pun ikut bicara.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, mengaku menyayangkan terbitnya IMB itu karena dianggap menyalahi aturan mengingat Peraturan Daerah (Perda) tentang Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil belum disahkan DPRD.

"Menyalahi aturan dong. Bagaimana dia bisa mengeluarkan IMB, sedangkan Perda zonasinya belum ada," kata dia.

Politisi PDIP itu meniai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkesan tidak konsisten, karena di satu sisi proyek reklamasi dihentikan, di sisi lain IMB diterbitkan.

"Karena itu kita akan mendorong pihak terkait, khususnya komisi A, untuk memanggil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  atas penerbitan IMB itu," katanya.

Ketika ditanya apakah IMB itu dapat dibatalkan? Pandapotan mengiyakan.

"Dasar mengeluarkan IMB itu apa? Dan saya juga ingin tahu IMB itu diberikan kepada siapa? Apakah ke personal atau kepada siapa?" tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Jakarta, M Taufik, mengakui, idealnya penerbitan IMB untuk pulau reklamasi menunggu Perda zonasi diterbitkan, namun ia mengingatkan kalau bangunan-bangunan di Pulau D telah ada meskipun belum memiliki payung hukum.

"Setahu saya, mekanisme IMB itu kan harus sesuai ketentuan yang ada. Kemudian bila dia melanggar, ada denda. Gitu," katanya.

Menyikapi serangan ini, Anies mengaku kalau sebelum mengurus IMB, PT Kapuk Naga Indah sebagai pemilik bangunan-bangunan di Pulau D, telah didenda.

Denda dikenakan sebelum IMB dikeluarkan.

"Mereka dihukum denda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah itu, mereka mengurus IMB sebagaimana pengurusan IMB kegiatan pembangunan lainnya di seluruh wilayah DKI," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Ia menegaskan, semua pihak yang bangunannya disegel harus diproses hukum oleh penyidik dan dibawa ke pengadilan. Setelah itu, hakim di pengadilan memutuskan denda sesuai Perda yang berlaku. 

"Itu juga yang terjadi pada pihak swasta yang melakukan pelanggaran IMB di kawasan hasil reklamasi," tegasnya.

Anies mengaku, penerbitan IMB untuk bangunan di Pulau D dilakukan sesuai prosedur. Hanya saja, katanya, setiap proses pengajuan IMB untuk semua gedung memang tidak diumumkan. 

"Kalau Anda mengajukan permohonan IMB ya akan diproses dan bila permohonannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diterbitkan IMB. Nama Anda pun tidak kemudian diumumkan Jadi, ini bukan diam-diam, tapi memang prosedur administratif biasa," imbuhnya.

Anies mengakui, saat disegel, pengembang pulau reklamasi memang melanggar aturan karena membangun ratusan bangunan tanpa IMB.

"Di tahun 2015, 2016, 2017 Pemprov 
sebenarnya sudah melakukan penindakan. Diberi surat peringatan, bahkan pernah disegel, tapi pihak swasta seakan tidak peduli. Kawasan itu tetap tertutup, pembangunan jalan terus walau tanpa ijin," katanya.

Ia menambahkan, setelah dirinya dilantik menjadi Gubernur DKI pada Oktober 2018, ia tegaskan bahwa sikap pihak swasta yang seperti itu tidak akan dibiarkan. Negara tidak boleh loyo dalam menegakkan hukum. Apalagi di hadapan yang besar. Maka, negara justru harus hadir lebih besar lagi.

"Lalu di tahun 2018, kami melakukan penyegelan," katanya.

Mantan Mendikbud ini menegaskan, setelah disegel, kawasan pulau reklamasi telah menjadi milik Pemprov DKI sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan kawasan itu dibuka untuk publik dan tidak boleh ada larangan memasuki kawasan hasil reklamasi. 

"Apa yang terjadi? Ketegasan kita berdampak jelas yaitu pengembang patuh. Mereka berhenti berkegiatan. Tidak ada lagi kegiatan pembangunan tanpa izin. Semua kegiatan di kawasan hasil reklamasi itu berhenti. Lahan itu terbuka untuk publik.
Jadi, tanda segel itu kini ada wibawanya. Negara kini dihormati. Hukum ditaati," pungkasnya. (dju)