Ijtima Ulama IV Tolak Pemerintahan dari Hasil Pencurangan Pilpres

Konferensi pers Ijtima Ulama IV. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Ratusan ulama dan habaib yang hadir dalam Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional IV di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019), sepakat untuk menolak pemerintahan yang dihasilkan dari sebuah kecurangan pada Pilpres 2019. 

Kesepakatan itu tertuang dalam salah satu poin keputusan para ulama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengamal Fatwa (GNPF) - Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA 212) itu. 

"Menolak Kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman,  serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut," demikian bunyi poin pertama keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional IV. 

Ada delapan poin dalam keputusan tersebut, dimana poin ketiga terdiri dari enam butir. 

Secara garis besar, hasil Ijtima menempatkan para ulama dan tokoh nasional yang hadir sebagai mitra kritis pemerintah demi terwujudnya Indonesia yang baldotun toyibatun warobun ghofur, karena Ijtima blak-blakan menyatakan akan memperjuangkan penerapan NKRI Bersyariah,  penegakkan khilafah dan memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar. 

"Bahwa sesungguhnya semua ulama ahlussunah waljamaah telah sepakat penerapan syariah dan penegakan khilafah serta amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban agama Islam," kata Penanggung Jawab Ijtima Ulama IV,  Yusuf Muhammad Martak di , Bogor, Senin (5/8).

Berikut delapan poin keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional IV tersebut:
1. Menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kedzaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut.

2. Menolak segala putusan hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan.

3. Mengajak seluruh ulama dan umat untuk terus berjuang dan memperjuangkan:
3.1. Penegakan hukum terhadap penodaan agama apapun oleh siapapun sesuai amanat undang-undang antipenodaan agama dan tertuang dalam Tap MPRS Nomor 1 tahun 1995 juncto UU Nomor 5 tahun 1999, juncto pasal 156 a.

3.2. Mencegah bangkitnya ideologi marxisme, leninisme, komunisme, maoisme dalam bentuk apapun dan cara apapun. Sesuai amanat Tap MPRS nomor 28 Tahun 196,6 UU Nomor 27 tahun 1999 juncto KUHP pasal 1, 107 a, 107 b, 107 c, 107 d, dan 107 e.

3.3. Menolak segala bentuk perwujudan tatanan ekonomi kapitalisme dan liberalisme di segala bidang, termasuk penjualan aset negara kepada asing maupun aseng. Dan memberikan kesempatan pada semua pribumi tanpa memandang suku maupun agama untuk menjadi tuan di negeri sendiri.

3.4. Pembentukan tim investigasi dan advokasi untuk mengusut tuntas tragedi 2019 yang terkait kematian lebih dari 500 petugas pemilu tanpa otopsi dan lebih dari sebelas ribu petugas pemilu yang jatuh sakit serta ratusan rakyat yang terluka, ditangkap, dan disiksa bahkan sepuluh orang dibunuh secara keji dan empat di antaranya adalah anak-anak.

3.5 Menghentikan agenda pembubaran ormas Islam serta setop kriminalisasi ulama maupun persekusi dan serta membebaskan semua ulama dan aktivis 212 beserta simpatisan yang ditahan, dipenjara pascaaksi 212 tahun 2016 hingga kini dari segala tuntutan. Serta memulangkan imam besar umat Islam Indonesia Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab ke Indonesia tanpa syarat apapun.

3.6 Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara.

4. Perlunya Ijtima Ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama serta tokoh istiqomah untuk terus menjaga kemaslahatan agama bangsa dan negara.

5. Perlunya dibangun kerja sama dari pusat hingga daerah antar ormas Islam dan parpol yang selama ini istiqomah berjuang bersama habaib dan ulama, serta umat Islam dalam membela agama bangsa dan negara.

6. Menyerukan kepada umat Islam untuk mengkonversi simpanan dalam bentuk logam mulia.

7. Membangun sistem kaderisasi yang sistematis dan terencana sebagai upaya melahirkan generasi Islam yang tangguh dan berkualitas.

8. Memberikan perhatian secara khusus terhadap isu dan masalah substansial tentang perempuan anak dan keluarga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak bertentangan dengan agama dan budaya. (rhm)