Hendropriyono Isyaratkan Masih Akan Ada Yang Bernasib Seperti FPI

AM Hendropriyono. (Foto: Okezon)

Jakarta, Dekannews- Kebijakan pemerintah melarang Front Pembela Islam (FPI) melakukan kegiatan agaknya bukan kebijakan yang terakhir, karena akan ada yang lain yang menyusul. 

Hal ini diketahui dari cuitan AM Hendropriyono melalui akun Twitter-nya, @edo751945, Kamis (30/12/2020) pukul 23:03 WIB. 

"AM Hendropriyono : Organisasi pelindung ex FPI dan para provokator tunggu giliran," katanya seperti dikutip Kamis (31/12/2020).

Hendropriyono merupakan salah satu tokoh penopang pemerintahan Jokowi sejak 2014. Tokoh lainnya adalah Menteri Kelautan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan isu yang selama ini beredar menyebutkan, kedua tokoh inilah yang menjadi kunci keberhasilan Jokowi-Ahok memenangkan Pilkada Jakarta 2012, sekaligus kunci kemenangan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, sehingga Jokowi menjadi presiden RI ke-7 dua periode. 

Dalam cuitannya itu, Hendro mengatakan bahwa 30 Desember 2020, atau saat Menkopolhukam Mahfud MD membacakan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat setingkat menteri yang memutuskan untuk melarang FPI melakukan kegiatan, merupakan hari dimana bangsa Indonesia merasa lega, karena mendapat hadiah berupa kebebasan dari rasa takut yang mencekam selama ini. 

Begini katanya; 

"Tgl 30 Des 2020 masy bgs Indonesia merasa lega, krn mendapat hadiah berupa kebebasan dari rasa takut yg mencekam selama ini". 

Dalam cuitannya yang lain, mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengatakan begini:

"Kegiatan FPI telah dilarang oleh pemerintah, karena semakin jauh dari kehidupan masyarakat Pancasila yang toleran thdp perbedaan. Rakyat kini bisa berharap hidup lebih tenang di alam demokrasi yang bergulir sejak reformasi 1998". 

"Tidak akan ada lagi penggerebegan thdp orang yang sedang beribadah, thd acara pernikahan, melarang menghormati bendera merah putih, razia di cafe-cafe, mini market, toko2 obat, warung makan, mall, dan lain-lain kegiatan yang main hakim sendiri". 

Seperti diketahui, pemerintah telah melarang FPI melakukan kegiatan karena dinilai tidak memiliki legal standing, sehingga secara de jure sudah bubar. 

Kebijakan itu tertuanh dalam SKB enam pejabat setingkat menteri yang dibacakan Menkopolhukam Mahfud MD saat konferensi pers di kantornya di Jakarta,  Rabu (30/12/2020). 

Kebijakan pemerintah ini disambut gembira oleh para pendukungnya, namun menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari MUI dan anggota DPR Fadli Zon yang menilai tindakan pemerintah melarang FPI berkegiatan dengan tanpa melalui proses pengadilan merupakan tindakan yang melanggar konstitusi dan membunuh demokrasi. 

Para pengurus FPI sendiri nampaknya tak terlalu risau dengan kebijakan itu, karena tak lama kemudian, pada hari yang sama, mereka membentuk Ormas baru yang dinamai Front Persatuan Islam. (rhm)