Harus Dibatalkan, UU Ciptaker Menyimpang, Manipulatif dan Merusak Kedaulatan NKRI

Batalkan - UI Watch meminta UU No 11/2020 dibatalkan karena menyimpang, manipulatif dan merusak kedaulatan NKRI. [Kirman]

Jakarta, Dekannews - Untuk Indonesia (UI) Watch menyatakan keprihatinannya terkait makin melemahnya upaya dan langkah menolak penetapan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law). Menurut UI Watch, perkembang politik terkini diarahkan untuk menutupi atau mengalihkan isu implementasi UU Ciptaker.

Kendati pun demikian, UI Wacth selaras dengan pernyataan Guru Besar, Akademisi 67 perguruan tinggi, PP Muhammadiyah, PBNU, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Komnas HAM serta sejumlah elemen masyarakat menolak UU No 11/2020 tentang Cipta Lapangan Kerja. Kesamaan sikap UI Watch tersebut berdasarkan sejumlah penyimpangan dalam UU Cilaka.

Mengacu pada rilis, UI Watch telah mendapatkan temuan dalan UU No 11/2020 tersebut yakni penyusunan UU tersebut menyimpang secara mendasar dari ketentuan dan proses pembuatan UU (Law Making Process). Sesuai dengan kajian analisa hukum yang dilakukan UI Watch, dapat disimpulkan UU Ciptaker merupakan upaya dengan niat jahat yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis oleh pemerintah bersama DPR. 

Kesimpulan UI Watch berdasarkan lima hal antara lain UU Cilaka disahkan pada tengah malam; prosesnya dilakukan secara ugal - ugalan; naskah tidak dibagikan pada sidang paripurna; pengesahan dalam sidang paripurna DPR adalah kertas kosong dan dalam naskah akademik dikatakan sebagai terobosan ternyata jadi terabasan.

Tidak hanya lima hal di atas, UI Watch pun menyatakan UU Cilaka dibuat dengan melakukan pembohongan publik dan manipulatif. Hal tersebut didasarkan UU Cilaka mengubah 79 UU yang berlaku yang masih harus diatur lagi dalam 492 peraturan pemerintah sebagai cek kosong. 

Terdapat perbedaan jumlah halaman, saat disahkan DPR berjumlah 812 dan ketika diserahkan kepada Presiden jadi 1187 halaman. Lalu, terjadi kesalahan subtantif yang dinarasikan salah ketik. 

Dari beberapa hal di atas, UI Watch menyatakan, dampak akibat pelanggaran dan penyimpangan tersebut keutuhan bangsa dan kedaulatan NKRI rusak! Ekosistem rusak. Pagar - pagar proteksi kepentingan bangsa dan negara hilang dengan memberikan keleluasaan orang asing menguasai sumber daya alam, UU ini juga memanjakan kepentingan orang asing dan pemodal dalam bentuk penguasaan aset dan lahan yang sangat bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.

Berdasarkan temuan - temuan di atas, UI Watch meminta UU No 11/2020 tentang Ciptaker dicabut atau dibatalkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Presiden dan DPR. Selain itu, UI Watch juga mengusulkan agar MPR mengambil alih melaksanakan sidang istimewa. 

Pernyataan UI Watch tersebut disampaikan dalam jumpa pers, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2020). Hadir dalam acara tersebut para alumni UI lintas angkatan dan akademik seperti Darmansyah, Hakim Pohan, Taufik Baharuddin dan Chandra Motik serta Ramli Kamidin dan yang lainnya. (kir)