Hari Ini Polisi Batal Gelar Perkara Kasus Kerumunan Habib Rizieq

Habib Rizieq Shihab bersama Ketua Umum DPP FPI Ahmad Sobri Lubis. (Foto: Faktanet)

Jakarta, Dekannews- Polisi batal melakukan gelar perkara kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 terkait kerumunan yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020, saat FPI menggelar maulid Nabi Muhammad SAW,  dan sHabib Rizieq Shihab (HRS) menikahkan anak bungsunya. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menjelaskan,  penundaan gelar perkara dilakukan karena penyidik masih memerlukan keterangan dari sejumlah pihak.

"Terkait gelar perkara, memang belum dilaksanakan baik itu di Polda Metro Jaya maupun Polda Jabar, karena memang ternyata dalam proses penyelidikan ini ada perlu hal-hal yang mesti digali," kata Awi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Ia menjelaskan, terkait hal-hal yang masih harus digali tersebut, hari ini Polda Metro Jaya meminta klarifikasi dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Di Polda Jabar, kata dia, penyidik masih akan memeriksa setidaknya tiga orang yang belum hadir dalam pemanggilan sebelumnya.

"Tentunya, nanti apapun hasilnya apa ditemukan peristiwa dugaan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan tentunya semuanya akan ditentukan dalam gelar perkara," pungkas Awi.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa gelar perkara (ekspose) bersama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati DKI Jakarta akan dilakukan pada Senin (23/11/2020).

Nantinya, kata dia, penyidik akan memutuskan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, atau sebaliknya.

Menurut Ahma, ekspose itu dilakukan sebagai bentuk koordinasi antardua lembaga penegakan hukum tersebut dalam menangani perkara.

"Tindak lanjut penyidik, hari Senin nanti tanggal 23 November, akan mempersiapkan ekspose ke Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI," ujar Ahmad.

Dalam perkara ini polisi mendalami dugaan pelanggaran pasal 93 jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (man)